Fidusia merupakan hubungan hokum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor dan kreditor. Ia menjadi bentuk jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar adalah kepercayaan, bukan pemindahan hak milik seperti pada jaminan dalam bentuk gadai. Meskipun sudah ada sejak jaman Romawi, namun fidusia baru ditetapkan secara hokum dalam UU No. 42 tahun 1999.
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
The Qur'an is a book of guidance for all humanity, and Allah has promised that He will preserve it in its original pristine form until the Day of Judgment. The inimitable style of the Qur'an and the superior wisdom in it are definitive evidences that it is the Word of God. Besides, the Qur'an has many miraculous verses proving that it is undoubtedly a revelation from God and not the work of a h…
Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
Istilah 9 Naga banyak dialamatkan kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk dapat menngatur hukum dan permainan politik di Indonesia. Istilah tersebut tidak pernah menyebutkan siapa saja 9 Naga yang dimaksud. Sehingga julukan kerap menunjuk pribadi tertentu. Pembahasan dalam buku ini mencoba mendudukan persoalan tersebut, dengan menceritakan bagaimana kekuatan 9 naga,awalnya dapat me…
KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekat manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.
Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.
Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung (MA)sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibahas secara detail kewenangan serta fungsi MA dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) perkara perdata. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini mencakup: MA sebagai salah satu pelakaksana kekuasaan kehakiman, susunan MA, wewenang hak uji…