Buku ini berisikan tentang prosedur beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 bab. Didalamnya terdapat uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional antara teori dan praktik, sehingga pembahasannya sekaligus berwawasan akademis dan praktis.
Buku ini berisi tentang pengelolaan pelayanan di perpustakaan yang disusun oleh Pustakawan di ITS Surabaya. Pelayanan yang disajikan adalah suatu bentuk pelayanan prima perpustakaan yaitu pelayanan yang dilakukan dengan penuh cinta yaitu dengan tulus ikhlas tanpa mengharap imbalan dari pemustaka dan suatu bentuk ibadah untuk mengharap ridhoNya. dengan pelayanan prima diharapkan aset dari perpu…
buku ini merupakan pembahasan secara luas terhadap topik syariat islam. pembahasan syariat islam ini dimulai dari pengertiannya, pandangan internasional terhadap syariat islam, relasi antara syariat islam dengan hukum internasional pada umumnya, bahkan mengenai pembahasan spesifik seperti hukum tata cara perang hingga penyelesaian persengketaan.
Dalam buku ini merespon dengan tangkas semua masalah agama Islam baik yang teoritis maupun yang praktis. Adapun hal-hal yang berkaitanya dari soal fiqih, usul fiqih, aqidah, akhlak, Al-quran dan hadis sampai soal sejarah dan filsafat.
Selama 450 tahun pencapaian putra bangsa Indonesia bernama Enrique Maluku sebagai manusia pertama yang mengelilingi bumi,seperti sengaja ditutup-tutupi. Ketika terungkap, Malaysia dan Filipina mengklaim tokoh yang satu ini sebagai orang mereka dan mengganti namanya melalui cerita fiktif. Putra nusantara ini berada di Malaka ketika Alfonso D'Albuquerque dan kaptennya yaitu Ferdinand Magellan, me…
Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…
Buku ini merupakan disertasi penulis tahun 2012 yang semula berjudul Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Kajian didalamnya mengenai pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan legislasi melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas-asas dan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undang…
Esensi buku ini adalah mencoba menelusuri sejauhmana perundang-undangan nasional mengatur tentang perlindungan korban kejahatan serta bagaimana dalam praktiknya, dibandingkan juga dengan materi yang terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kemunculan teknologi informasi seiring dengan globalisasi telah menciptakan sebuah dunia baru yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace). Perkembangan teknologi informasi ini telah menyentuh segala aspek kehidupan termasuk membawa masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik berikut kemudahan yang ditawarkan.
Pemilihan judul kajian Pembatasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 memutuskan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang permohonan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, adalah inskonstitusionil, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengi…
Jurnal Konstitusi Vol. I No. 1, Juni 2009 ini berisi artikel-artikel di bidang hukum konsitusi. Terbanyak membahas tentang Pemilu di Indonesia. 1. Perjalanan panjang pemilu di Indonesia (Muhammad Yahya Selma), 2. Mencari keadilan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009 (Sri Sulastri), 3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (Arief W. Wardhana).