Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5061. Undang-undang ini menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait dengan pe…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pos yan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya; memberikan jaminan perlindungan dan k…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang tersebut yaitu: mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mencabut ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di siding pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Perubahan Kedua atas Undang-Undan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5078. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang menyatakan bahwa pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ke…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kep…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agree…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 dalam Lembaran Negara nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5024. Undang-undang ini mengatur kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk …

Pedoman Peraturan Pemilukada tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 490 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324 PED

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 38 Tahun 1983. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266 (TR).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 4465 - 4594

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 1 - 125

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 1 - 166

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 2005. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 4465 - 4594 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 1 - 170

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2004. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. (TR).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98

Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 41 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 64 Tahun 2003. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4255 - 4352 (TR).