Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di …

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Himpunan Laporan : Kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Per…

--

Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI Parl…

Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (e) Peraturan DPR Nomor1/2014 tentang Tata Tertib. Untuk periodeKeanggotaan Dewan tahun 2014 -2019, pada tanggal 15 September 2015 DPRRI telah membentuk49GKSB dengan Parlemen negara sahabat salah satunya adalah GK…

Laporan Delegasi Teknis BKSAP DPRI RI ke Maroko : 29 jJanuari - 4 Februari 2018

Untuk mendukung peningkatan hubunga bilateral, BKSAP melakukan berbagai kegiatna dalam kerangka blilateral termasuk dengan mengunjungi negara terkait. pada 2018 ini, BKSAP melakukan kunjungan teknis ke Maroko. selama di Maroko, delegasi teknis BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di maroko diantaranya : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republi…

Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…

dalam rangka mendukung peningkatan hubunga kerja sama bilateral, pada tanggal 21 sampai dengan 27 april 2018 GKSB DPR RI - Parlemen Lithuania telah melakukan kunjungan kerja ke Lithuania dan telah mengadakan pertemuan bilateral denga sejumlah pemangku kepentingan, diantarany: pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Lithuania, H.E Mdm. Irena Siauliene, Pertemua dengan Wakil Menteri Luar Negeri Lit…

Laporan kerja hasil kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Tiongkok : ke Tiongkok 1…

Untuk mendukung peningkatan hubungan bilateral,GKSB melakukan berbagai kegiatan dalam kerangka bilateral termasuk dengan mengunjungi negara terkait. Pada 2016 ini, BKSAP melakukan kunjungan GKSB ke Tiongkok.Selama di Tiongkok, delegasi GKSB DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di Tiongkok, di antaranya: Duta Be…

Laporan kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Ko…

Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI –Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 79/PIMP/III/2015-2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Pa…

Laporan kunjungan delegasi teknis BKSAP DPR RI ke Senegal 9 s.d 15 April 2017

njungan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi Munawar bersama anggota BKSAP Mahfudz Abdurrahman, Sartono Hutomo dan Andika Pandu Puragabaya diterima oleh Ketua Parlemen Nasional Senegal, Moustapha Niasse bersama dengan Komisi Hubungan Luar Neg-eri Parlemen Senegal Maitre Djibril War, dan Direktur Kabinet Kementerian Infrastruktur, Transportasi dan Pembukaan Lahan Senegal.Dalam pertemuan ters…

Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…

Dalam rangka mendukung peningkatan hubungan bilateral, pada tanggal 14 sampai dengan 20 Oktober 2017 GKSB DPR RI—Parlemen Rusia telah 166melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan telah mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya: Chambers of Commerce and Industry of the Russian Federation (KADIN Rusia), Kedutaan Besar Republik Indonesia …