Buku ini berisi kajian tentang hambatan dan tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari segi penyediaan dan penggunaan serta alternatif strategi yang ditawarkan untuk peningkatan pelayanan. Hambatan dari sisi penyedia layanan diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum, kondisi geografis wilayah serta keterbatasan tenaga kesehatan dari sisi k…
Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Buku ini membahas mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga tergambar jelas hubungan antara…
Buku Remaja dan Perilaku Berisiko di Era Digital: Penguatan Peran Keluarga ini disusun berdasarkan studi lima tahun (2015-2019) Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Buku ini terdiri dari tujuh bab, yang diawali dengan pengantar untuk memberikan gambaran tentang studi yang dilakukan. Bab kedua menggambarkan kondisi dan karakteristik sosial demografi remaja, dilanjutkan dengan aspek pengetahuan da…
Banyak wanita yang mengeluh uang kurang, bingung tentang masa depan. Banyak wanita yang bingung kerja di luar sana, tapi hati dan pikiran ada di rumah karena meninggalkan si buah hati. Banyak wanita yang ingin bantu suami, tapi bingung caranya gimana. Banyak wanita yang bangun bisnis karena ingin lebih fleksibel bersama keluarga, tapi malah kesibukannya semakin menggila. Banyak wanita yang meng…
Praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela bagikan gurita. Sebagian pelakunya berhasil dipenjarakan, tapi sebagian lagi masihbisa lolos. Hukuman fisik saja tidak membuat para koruptor kapok. Apa yang harus dilakukan agar tercipta efek jera? Muhammad Yusuf, Kepala PPATK yang berpengalaman 20 tahun sebagai Jaksa menawarkan solusi pemberantasan korupsi melalui tindakan perampasan aset. Tersang…
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Sudah lama dirasakan betapa langka dan masih kurangnya buku-buku hukum (khususnya yang membahas tentang lembaga kepailitan dan penandaan pembayaran)yang dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Meskipun, misalnya telah ada buku-buku hukum yang berbahasa asing, tetapi hal itu masih sulit untuk dicerna oleh para mahasiswa mengingat keterbatasn mereka dalam berbahas…
Kebijakan negara terhadap agama selama masa kepemimpinan Pak Harto menunjukkan bahwa ada dua trend besar yang berlawanan secara diametral yakni deideologisasi dan ideologisasi Islam. Kelompok Islam radikal tidak bisa leluasa bergerak. Islam yang tampil di Indonesia adalah umat Islam yang penuh toleran dan menghargai keberagaman sehingga Islam di Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai agama…
3 eks
For the past decades, the world bank's annual world development report has provide a wide international readership with an extraordinary window on development economics. This essay Shahid Yusuf- Published to commemorate the report's 30 th anniversary-discusses the genesis of the publication and the topics covered by succeesive reports.
2 eks
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.