Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …
Buku ini berisi kajian tentang hambatan dan tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari segi penyediaan dan penggunaan serta alternatif strategi yang ditawarkan untuk peningkatan pelayanan. Hambatan dari sisi penyedia layanan diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum, kondisi geografis wilayah serta keterbatasan tenaga kesehatan dari sisi k…
Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Buku ini membahas mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga tergambar jelas hubungan antara…
Buku Remaja dan Perilaku Berisiko di Era Digital: Penguatan Peran Keluarga ini disusun berdasarkan studi lima tahun (2015-2019) Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Buku ini terdiri dari tujuh bab, yang diawali dengan pengantar untuk memberikan gambaran tentang studi yang dilakukan. Bab kedua menggambarkan kondisi dan karakteristik sosial demografi remaja, dilanjutkan dengan aspek pengetahuan da…
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Sudah lama dirasakan betapa langka dan masih kurangnya buku-buku hukum (khususnya yang membahas tentang lembaga kepailitan dan penandaan pembayaran)yang dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Meskipun, misalnya telah ada buku-buku hukum yang berbahasa asing, tetapi hal itu masih sulit untuk dicerna oleh para mahasiswa mengingat keterbatasn mereka dalam berbahas…
Buku ini memberikan contoh langkah konkret dari reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (SAKIP), serta zona integritas. Ketiga hal tersebut dapat turut memperkuat asas pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil (kinerja). Buku ini diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean gove…
2 eks.
2 eks.
3 eks
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.