Ditapis dengan
Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 89 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 BAD l
Laporan Kerja Info Singkat 2018
Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 187 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, …
Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 28 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm, : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND h
Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Ten…
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik melalui forum Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Konsultasi, Maupun kunjungan kerja/kunjungan lapangan ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 331.621598 IND l
Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 SEK m
Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) : The 1s…
APA Executive Council Meeting telah dilaksanakan di Tehran, 6-7 Mei 2013 dan dihadiri oleh 16 dari total 41 anggota APA. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA, Ketua BKSAP selaku Ketua Delri, dan Ir. Muhammad Najib, M.Sc, anggota BKSAP. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Aboutorabi Fard, Wakil ketua parlemen iran selaku chair…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum Dan Pema…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2013 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2013, dari 23 indikator kinerja sasaran, seba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2014, dari 18 indikator kinerja, terdapat 3 i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix + 95 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328
Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 42 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.1 BAD p
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…
melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 55 hlm. : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.598 IND - 351.598 IND l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 53 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW a
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rak…
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi BURT dalam menjalankan tugas pengawasannya. Semangat yagn diusung dengan lahirnya pedoman ini adlah untuk melakukan penataan dan menciptakan mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 24 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW p
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen DPR RI Tahun 2013
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 36 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK r
Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 42 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 SEK p
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Sekretari…
Bagi internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai langkah, tahapan, dan persyaratan serta target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan oleh para pegawai pada setiap kegiatan/pekerjaan. Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta…
- Edisi
- Revisi II
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 33 hlm, 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 389.6 SEK P
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 48 hlm, 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 DEW d
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah