Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Badan Legislasi DPR RI (Kinerja Periode 2009-2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 79 pages. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 BAD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi kasus empat tahun anggaran …

Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…

BKSAP : Badan Kerja Sama Antar Parlemen

buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral

Mengelola Kredit Secara Sehat

Buku ini membahas berbagai informasi dari organisasi perkreditan, budaya kredit, produk kredit, risiko perkreditan, proses kredit, penetapan suku bunga kredit, hukum perkreditan, pemasaran sampai pembiayaan syariah

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.

Kedaulatan frekuensi: regulasi penyiaran, peran KPI, konvergensi media

Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis penyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai "penjaga moral bangsa" merupakan sebuah keniscayaan.

Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru …

Buku ini berisi tentang kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan Sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan naskah perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang G…

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah

Bisnis perbankan syariah pada masa yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Untuk itu bank syariah perlu menyiapkan pegawainya dalam hal peningkatan kualitas. Salah satu bidang yang sangat berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah sehingga diperlukan tenaga-tenaga bidang pembiayaan yang kompeten dan mampu menghasilkan aktiva produktif yang sehat seperti ya…

Laut : masa depan bangsa

Laut sebagai masa depan bangsa merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK. Lahirnya kesadaran baru ini diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti, melalui program tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Pilar tersebut dipilih berdasarkan pemahaman utuh dan menyeluruh pada aspek makro, mikro, sumber daya, dan anggaran yang ada.

Laporan Kinerja DPR RI (16 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016) : Ringkasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …

Mengenal Operasional Perbankan 2

Buku ini memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon pengelola operasional bank dalam mengelola Trade Finance dan Treasury Operations. Sumber Utama buku ini adalah berbagai modul atau bahan pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai bank serta praktik yang ada dalam industri perbankan Indonesia.

Kedaulatan Frekuensi : Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media

Indonesia perlu segera menegakkan kedaulatan frekuensi di wilayah udaranya. tanpa kedaulatan ini, arus deras informasi global bakal tak terbendung dan menenggelamkan idealisme kepenyiaran radio maupun televisi dalam cengkeraman bisnis semata. Dampak lanjutannya, nilai-nilai asing, yang tak selalu positif bakal dengan gampang merasuki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. ditengah gejola…