Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.
Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah menggerakkan elemen masyarakat untuk menuntut reformasi dalam semua bidang kehidupan. Perubahan yang signifikan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan polit…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…
Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…
Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan sumber rujukan mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan di perguruan tinggi. Konsep dan teori tentang penyelenggaraan pendidikan nasional di dalam buku ini sangat lengkap dan terperinci dengan baik mulai dari konsep dasar manajemen hingga manajemen sistem informasi pendidikan
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…