Buku ini memuat tentang seluk-beluk kepresidenan. Bagian-bagian dalam buku ini adalah Struktur dan Karakter Presidensi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Presidensi, Tugas Presiden, dan Persepsi Kepresidenan oleh Orang Lain. Sumber pengetahuan yang diambil untuk itu adalah Konstitusi, Aturan Tatanan DPR dan MPR, Sejarah Parlementer, dan Literatur. Perbandingan Kepresidenan dengan badan-badan politi…
Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…
Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…
Buku ini membahas mengenai perkembangan komunitas Indo-Tiongkok yang dulu terlihat dari konflik “modern” melawan “konservatif”. Akan tetapi sekarang perkembangannya berbeda. Buku ini membahas lebih lanjut bagaimana perkembangan itu terjadi, mulai dari perkembangan kalangan pemikir Indo-Tiongkok, sifat kemanusiaan, hingga bahaya-bahaya yang mungkin muncul.
Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…
Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.
Dokumen ini seharusnya didahului oleh sebuah buku tentang hukum konstitusional Belanda-India yang pasti. Ini dimaksudkan sebagai pembenaran untuk sistem yang diikuti di dalamnya. Buku itu tetap belum selesai karena situasinya. Mungkin bisa menyusul nanti '). Dalam pernyataan saya, saya sebisa mungkin menghindari polemik. Sebentar lagi akan jelas apa pendapat saya tentang PAUL SCHOLTEN, TER HAAR…
Buku yang diangkat dari peneliti disertasi penulis ini mencoba menelisik warna kulit perempuan Indonesia, mengapa warna kulit selalu menjadi hal terpenting bagi perempuan? Apa makna dibalik warna kulit tersebut? Buku ini mengupas tanda dan makna warna kulit perempuan dalam iklan kosmetik, sehingga membentuk sebuah ideologi warna kulit di masyarakat dan melihat bagaimana pemahaman perempuan terh…
Buku ini membahas konsep sentralisasi dan desentralisasi yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan konkrit. Dari diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut berulang kali dihasilkan tiga buah kesimpulan yang sama, yaitu: 1) prinsip kedaulatan dalam suatu kelompok sendiri, 2) prinsip bantuan, dan 3) gagasan desentralisasi yang fungsional. Dapat dikatakan bahwa tiga poin di atas sebenarnya merup…
Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…
Buku ini adalah buku tahunan yang dikeluarkan oleh Rijks-Universiteit Utrechttahun ajaran 1939-1940. Semua yang terkait dalam proses belajar mengajar, tenaga pengajaran, mahasiswa, hingga tenaga administrasi tecantum dalam buku ini. Beberapa foto dan dokumentasi dari kegiatan yang berlangsung selama satu tahun ajaran dan pembentukan atau pembangunan fakultas juga terdata dalam buku Jaarboek ini…
"Buku ini merupakan laporan Komite Pengkajian Konstitusi Negara Hindia-Belanda yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah tanggal 17 Desember 1918 No.1. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah pembahasan menyeluruh tentang keadaan politik di Hindia Belanda, seperti kebutuhan untuk pembentukan sebuah konstitusi, pemerintahan, hukum mengenai perbedaan ras antara pribumi dan Orang Belanda y…
Buku ini adalah buku tahunan yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik di Bandung tahun ajaran 1938, tahun ajaran ke-18 (delapanbelas). Semua yang terkait dalam proses belajar mengajar, tenaga pengajaran, mahasiswa, hingga tenaga administrasi tecantum dalam buku ini. Beberapa foto dan dokumentasi dari kegiatan yang berlangsung selama satu tahun ajaran dan pembentukan atau pembangunan fakultas juga …
Buku ini berisi tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1948. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan sejarah secara singkat terkait hubungan antara amendemen Undang-Undang Dasar 1948 dengan terbitan ‘Undang-Undang Dasar 1938’ yang dipublikasi oleh Mr L. A. Kesper. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca dapat memiliki gambaran umum tentang perubahan antara Undang-Undang Dasar 1938 dan 194…
Buku ini turut membantu menanamkan kesadaran hak dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal-pasal yang diuraikan dalam buku ini, berikut penjelasannya, akan mudah di cerna pembaca, baik dari kalangan akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum.
Buku ini membicarakan tentang kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk. hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingginya tingkat kelahiran, rendahnya tingkat kematian, dan besarnya net migrasi yang masuk. dengan bertambahnya penduduk akan menambah kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dll, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka kesejahtera…
Buku ini merupakan sebuah karya disertasi akademik untuk memperoleh gelar Doctor of Laws, di Rijks-Universiteit Leiden atas kewenangan rectoor-magnificus Mr. S. J. Fockema Andreae, Guru Besar fakultas Hukum, dipertanggungjawabkan pada fakultas di hari Jumat tanggal 7 November 1893, pukul 03.30. Ketika, pada bulan Oktober 1888, Pemerintah, melalui revisi sebagian dari undang-undang tanggal 28 Ju…
Buku ini merupakan disertasi akademik untuk memperoleh gelar Doctor of Laws, atas kewenangan rectoor-magnificus Dr. H.H. Kuyper, Hoogleerdheid, dipertanggungjawabkan di depan umum pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1930, pukul 04.00. Disertasi ini berisi penerapan pemikiran kemajuan dalam sistem Penjara Belanda. Dengan pembatasan ini, pilihan jatuh pada salah satu bagian paling menarik dari si…
"Buku ini menjelaskan tentang populasi dan kesejahteraan di Jawa dan Madura. Dahulu kala banyak tulisan tentang pertanyaan apakah terdapat kelebihan penduduk terjadi di Jawa dan Madura. Terdapat sedikit data, kantor statistik atau apa pun yang dapat dibandingkan dengannya, tetapi hal tersebut benar-benar kurang sehingga setiap orang memiliki setiap kesempatan untuk membiarkan imajinasinya beker…
"Peerbolte mengupas tuntas undang-undang komisi sewa dan undang-undang penghentian sewa di Belanda dalam buku ini. Pada tanggal 16 Oktober 1916 diajukan RUU untuk mencegah arus masuk yang tidak masuk akal dari harga sewa yang lebih rendah. Inti dari ini adalah larangan di kotamadya, di mana sebuah komisi sewa akan dibentuk sebagai tuan tanah kompensasi yang lebih tinggi dengan nama apa pun atau…