Laporan delegasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indone…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Pengawasan penanggulangan bencana gempa bumi tsunami di Aceh dan Nias: tinjau…

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias masih berjalan dan telah banyak kemajuan berarti yang dirasakan masyarakat, khususnya bagi korban dan keluarganya. BRR memang telah melakukan peningkatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam berbagai sektor. Namun secara umum pembangunan yang dilakukan oleh BRR belum optimal dan jika dilihat dari konsep pembangunan yang direncanakan sem…

Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018

Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan IV

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan III

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan II

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan R…

Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…

Gelora Kata-Kata: Seputar Demokrasi Dan Musuh-Musuhnya

Buku ini adalah kumpulan twit Fahri Hamzah dalam rentang tahun 2010-2019 tentang demokrasi, HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam kumpulan twit ini juga menyinggung banyaknya pola hubungan antar lembaga negara. Mulai dari lembaga inti negara hingga lembaga sampiran negara. Kehadiran lembaga-lembaga itu bukan ssekedar untuk “ada”, tapi juga mesti memiliki alasan keberadaan. P…

Panduan Penggunaan Email Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwak…

Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Kinerja BKSAP Pada Fora Bilateral: Masa Persidangan I - IV Oktober 2019 - Agu…

Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.

Laporan Analisa Kinerja: Manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengkajian Kinerja Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah untuk menemukan solusi yang dibutuhkan dalam rangka: Memperbaiki kinerja, Meningkatkan kualitas SDM maupun Menyesuaikan Struktur Organisasi serta hal lainnya yang berkaitan dengan tantangan ke depan. Laporan hasil pengkajian ini terbagi dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu: Gambaran Hubungan Setjen DPR RI dengan DPR RI…

D-8 Organization Report of Principle Organs, Technical Meetings and Secretari…

Meeting of Principle organs consisting of 26th and 27th session of commission and 12th session of the council of ministers were all successfully held at the heighest possible level of participation and without any delays.

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm., : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 DEW d

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Republik Indonesi…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.

Himpunan pidato dan ceramah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 1409 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 808.5 IND - R 808.5 IND h