Ringkasan Tematik Dana Desa Berdasarkan IHPS II BPK RI Tahun 2018

Berisi ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI atas efektivitas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia.

Pengelolaan Arsip/Dokumen : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Se…

Kegiatan kearsipan yang dilaksanakan Bidang Arsip dan Dokumentasi di antaranya ialah : Mengolah Arsip Inaktif; Menyimpan Arsip Inaktif; Memelihara Arsip Inaktif; Memberikan Pelayanan Kearsipan; Memberikan Pelayanan Data dan Informasi; Memberikan Pembinaan Kearsipan Intern; Pengolahan Arsip/Dokumen Konvensional; Pengolahan Arsip Media Baru; dan Pelayanan Arsip/Dokumen.

Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pena…

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin …

Penerapan hukum dagang dan keuangan Islam

Edisi

ed 3

ISBN/ISSN

978-967-5040-28-3

Deskripsi Fisik

xxxiv, 275 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.273 BIL p

Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, teori, dan Pengembangan dalam konteks …

Pembahasan buku ini meliputi upaya meningkatkan kualitas organisasi publik dalam arti proses/dinamis, serta dilengkapi dengan disain MSDM yang lebih menekankan nilai kemanusiaan. Titik tekan MSDM yang didiskusikan meliputi orientasi dua arah , yaitu dikaitkan dengan persoalan organisasional dan anggotanya.

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI

Buku pedoman ini memuat Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI; Hubungan Tata Kerja dalam Pengelolaan Anggaran DPR RI; Siklus dan Mekanisme Anggaran DPR RI. Buku ini berisikan penjelasan secara teknis mengenai mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran; pelaporan dan pengawasan termasuk format yang digunakan dalam penyusunan anggaran dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-un…

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. …

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Pasang Surut Kinerja Legislasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-332-9

Deskripsi Fisik

xxxvi, 274 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328 YAN p

Buku Laporan Kegiatan : Tim Kehumasan DPR RI, Setjen DPR RI Dan Center For El…

Buku ini berisikan informasi detail mengenai setiap kegiatan yang dilakukan untuk membantu Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan Parlemen Modern yang dievaluasi dengan indikator: mudah diakses, teknologi, dan perwakilan. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan oleh tim gabungan Sekretariat Jenderal DPR RI dna Tim Ahli UI. Pembentukan Tim gabungan merupakan strategi yang dipilih sejak awal u…