Dinamika politik yang meriah dengan segala bentuk strategi, selain menjadi tontonan pesta demokrasi, juga menarik sebagai kajian ilmiah dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dari dimensi komunikasi, politik, sosiologi, ekonomi, hukum, budaya, dan psikologi. Buku ini berisi sejumlah uraian tentang teori politik dan komunikasi, kepartaian, jejak pendapat, metode dan teknik kampanye, undang-und…
Buku ini hasil dari karya-karya besar ahli komunikasi dunia, manajemen, dan kebijakan publik sebagai sebuah referensi untuk coba diterapkan khusus di Indonesia, sebagai negara yang tengah bergulat mencari pilihan yang tepat menata demokrasinya. Buku ini menyajikan gagasan konseptual yang lebih besar untuk memahami situasi, realita, usaha-usaha organisasi, desain sosial, tindakan dan perilaku, d…
Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…
Recently, Regency Jembrana has succeeded in engaging several popular programmes such as those relating to free fee education and health subsidy for the people. With regard to gender mainstreaming, it is interesting to arise a question how this regency implements the gender mainstreaming in all its policies and programmes of the regional development. Research using qualitative method conducted i…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…
--
Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, yang merupakan salah satu upaya membangun demokrasi perwakilan, dengan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. disamping itu, penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan cakupan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca umumnya, terutama kepada mereka yang memberikan perhatian perhatian yang mendal…
Buku ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk kiranya dapat lebih mengenal dan memahami apa dan bagaimana Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Untuk mendukung fungsi badan keahlian sebagai supporting system Dewan Perwakilan Rakyat di bidang keahlian, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un…
Through this small brochure, we would like to introduce the House of Representatives of the Republic of Indonesia that s one of instruments of the implementatin of Pancasila Democracy as enshrined in the 1945 Constitution. Along the history of the administration of the Republic of Indonesia, there have been 15 periods of the House of Representatives since it was born on 29 august 1945. BUT, wha…
Buku Profil Anggota DPR dan DPD 2014-2019 memberikan informasi dan gambaran mengenai profil, rekam jejak anggota dewan sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Fenomena politik berbiaya tinggi atau high cost politics, asal muasal budaya korupsi , seharusnya menjadi perhatian serius segenap elemen bangsa, terutama cendekiawan dan elite politik. Namun dalam kenyataannya, kajian terkait politik biaya tinggi pada umumnya tidak tuntas, kecuali sekedar menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa persoalan tersebut mengancam eksistensi demokrasi. Buku ini…
Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.
--