Buku ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk kiranya dapat lebih mengenal dan memahami apa dan bagaimana Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Untuk mendukung fungsi badan keahlian sebagai supporting system Dewan Perwakilan Rakyat di bidang keahlian, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un…
Through this small brochure, we would like to introduce the House of Representatives of the Republic of Indonesia that s one of instruments of the implementatin of Pancasila Democracy as enshrined in the 1945 Constitution. Along the history of the administration of the Republic of Indonesia, there have been 15 periods of the House of Representatives since it was born on 29 august 1945. BUT, wha…
Buku Profil Anggota DPR dan DPD 2014-2019 memberikan informasi dan gambaran mengenai profil, rekam jejak anggota dewan sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Fenomena politik berbiaya tinggi atau high cost politics, asal muasal budaya korupsi , seharusnya menjadi perhatian serius segenap elemen bangsa, terutama cendekiawan dan elite politik. Namun dalam kenyataannya, kajian terkait politik biaya tinggi pada umumnya tidak tuntas, kecuali sekedar menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa persoalan tersebut mengancam eksistensi demokrasi. Buku ini…
Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.
--
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD DPPKAD Beltung Timur per 31 Desember 2011 tidak dapat disajikan, Saldo aset tetap di…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…
Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (e) Peraturan DPR Nomor1/2014 tentang Tata Tertib. Untuk periodeKeanggotaan Dewan tahun 2014 -2019, pada tanggal 15 September 2015 DPRRI telah membentuk49GKSB dengan Parlemen negara sahabat salah satunya adalah GK…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…
Laporan ini merupakan hasil penelitian kerjasama antara sekretariat jenderal DPR RI dengan Pusat Antar Universitas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia termaksud. sebagai pelaksana kegiatan penelitian ini, pertama tama PU-EK-UI Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal DPRI RI atas kepecayaan yang diberikan untuk melaksanakan studi ini
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak optimal, Mekanisme pencatatan Buku Kas Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, Pendapata…
Untuk mendukung peningkatan hubunga bilateral, BKSAP melakukan berbagai kegiatna dalam kerangka blilateral termasuk dengan mengunjungi negara terkait. pada 2018 ini, BKSAP melakukan kunjungan teknis ke Maroko. selama di Maroko, delegasi teknis BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di maroko diantaranya : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republi…