Ditapis dengan
Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…
Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1247-24-2
- Deskripsi Fisik
- xiv + 249 hlm, 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 NIK e
Permasalahan Pembangunan : Pasca - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan pembangunan yang masih akan dihadapi oleh abngsa dan pemerintah Indonesia pasca-pemerintahan Presiden SBY. Permasalahan pembangunan tersebut akan dilihat melalui beberapa aspek sesuai dengan agenda dan prioritas pembangunan. Pada Bagian Pertama: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat membahas mengenai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1247-12-9
- Deskripsi Fisik
- xvi + 212 hlm, 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Analisis RUU Tentang APBN No. 05/an. PKA/APBN/IX/2020 : Outlook Penerimaan Pe…
Outlook penerimaan perpajakan tahun 2021 bedasarkan data kemenkeu diproyeksikan dalam kisaran 8,25-8,63 persen terhadap PDB, sedang outlook PNBP tahun 2021 diproyeksikan dalam kisaran 1,6-2,3 persen terhadap PDB dengan memerhatikan perekonomian Indonesia belum pulih meningkatkan penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu tantangan untuk meningkatkan tax ratio yang memiliki kontribusi tinggi pada pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 13 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.2 RAS a
Analisis RUU Tentang APBN No. 15/an. PKA/APBN/IX/2020 : Penguatan Transfer Ke…
Realisasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp.210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II. penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kehawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan inves…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 12 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 REN a
Manual Pedoman Perancangan Undang Undang
Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama Pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasidi bidang politik dan hokum adal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-15696-2-0
- Deskripsi Fisik
- ix + 97 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 MAH m
Laporan Kerja Info Singkat 2018
Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 187 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Kunjungan Ketua DPR-RI Selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Asse…
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi DPR RI untuk mengikuti Kunjungan Kerja Ketua DPR RI selaku Presiden AIPA ke Malaysia, Singapura dan Myanmar adalah untuk menyampaikan visi dan misi Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA 2011-2012 untuk memberbesar kontribusi AIPA dalam membangun ASEAN Community tahun 2015 yang bertumpu pada tiga pilar, yakni security community, economic community, dan socio-cul…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 56 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BIR l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
Adapun maksud dilakukannya kunjungan Delegasi GKSB DPR RI –Parlemen Bulgariaadalah untuk :1.Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR RI dan Parlemen Bulgaria (the National Assembly). Kunjungan GKSB DPR RI -Parlemen Bulgariaini sejalan dengan visi DPR RI yang ingin membangun parlemen modern dengan penguatan fungsi kelembagaan. GKSB DPR R…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND i
Laporan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Kor…
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Korea Selatan ke Korea Selatan antara lain: untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen, yaitu antara DPR RI dengan Parlemen Korea Selatan serta memfasilitasi beragam pending matters yang muncul dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan serta untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap pengua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BAD l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
Dalam pelaksanaan tugasnya, BKSAP membagi wilayah kerjanya menjadi tiga: pelaksanaan tugas secara multilateral melalui organisasi internasional dan organisasi regional, serta dalam hal pelaksanaan tugas secara bilateral melalui peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen. Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat melakukan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm.: 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
unjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Austria ke Austria dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PIMP/II/2015-2016 tanggal 30 November 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Delegasi DPR-RI Ke Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing…
Sidang APA Standing Committee on Political Affairs and Special Committee on Creation on Asian Parliament (SCAAP)) pada dasarnya membahas topic agenda berupa9 (Sembilan) rancangan resolusi politik dan keamanan, salah satunya terkait dengan rancangan resolusi pembentukan Asian Parliament yang akan dibahas pada Sidang Pleno ke-10 APA ddi Turki pada taun 2017. Melalui partisipasi aktif dalam organi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 69 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang Pleno Ke-9 Asian Parliamentary Assembly (AP…
Sidang Pleno ke-9 Asian Parliamentary Assembly (APA) telah berlangsung pada tanggal 28 November – 1 Desember 216 di Siem Reap, Kamboja. Sidang yang mengambil tema “Promoting Peace and Sustainable Development in Asia” tersebut dihadiri 23 negara dari 42 negara anggota APA dan 2 observer yang hadir yakni: Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) dan ASEAN Inter Parliamnetary Assembly…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-74746-3-5
- Deskripsi Fisik
- x + 228 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BAD l
Laporan Kinerja Tahunan Drs Akbar Faizal, M.Si Sebagai Anggota DPR RI 2009-2010
Penyusunan LKTAD merupakan kewajiban Anggota DPR sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 (k) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang menyatakan, anggota dewan mempunyai kewajban: memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Laporan ini memaparkan apa-apa saa yang sudah dilakukan dalam mengemban tugas sebagai anggota DPR. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 51 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 AKB l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, …
Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 28 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Kunjungan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Rep…
Salah satu program kerja BKSAP dalam implementasi ASEAN 2015 adalah melakukan kunjungan sebagai follow up bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA. Terutama resolusi usulan DPR RI pada Sidang Umum ke-37 AIPA di Myanmar yaitu RES.37GA/2016/ECO/03 on Parliamentary Support for Implementation of ASEAN Economic Community (AEC) yang menitik beratkan pada peran parlemen …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 30 hlm, 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BIR k
Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv+ 72 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Pemantauan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air di 3 daerah dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 75 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah