Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…

Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…

Quest For Asian Parliament In Asian Century : Laporan Delegasi BKSAP-Parlemen…

Asian Parliamentary Assembly (APA) dibentuk pada tahun 1999 di Dhaka, Bangladesh dengan nama The Assoiation of Asian Parliaments for Peace (AAPP). Pada Sidang tahun 2006 di Teheran, Iran disepakati untuk mengubah nama menjadi Asian Parliamentary Asembly (APA). Keanggotaan APA saat ini menjadi 42 parlemen, 17 parlemen observer dan organisasi parlemen regional. AAPP yang semula hanya menekankan p…

Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Ten…

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik melalui forum Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Konsultasi, Maupun kunjungan kerja/kunjungan lapangan ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri.

Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971

DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …

The DPR - RI : The Indonesian House of Representatives Elected in 1971

The Present DPR RI is the reflection of our democracy based on pancasila which is principally guided by the essence of wisdom of representative/ consultative to reach a consensus. Therefore in the Rules of Procedure it has been stiulated for all decicions, as far as possible, asre made through consensus, and ini case consensus could not be reached voting can be applied.

Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) : The 1s…

APA Executive Council Meeting telah dilaksanakan di Tehran, 6-7 Mei 2013 dan dihadiri oleh 16 dari total 41 anggota APA. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA, Ketua BKSAP selaku Ketua Delri, dan Ir. Muhammad Najib, M.Sc, anggota BKSAP. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Aboutorabi Fard, Wakil ketua parlemen iran selaku chair…

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jamina…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jamina…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

tes judul

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

pembangunan infrastruktur berkelanjutan : perspektif kebijakan menuju pertumb…

buku dengan tema utama pembangunan infrastruktur berkelanjutan di dukung tiga bagian, yaitu prinsip dasar dan kebijakan pebangunan infrastruktur, skema pembiayaan dan peran badan usaha milik negara, dan pemerataan pengembangan infrastruktur dan disparitas ekonomi regional. buku didukung oleh enam karya tulis ilmiah dengan sekuensi dan konektivitas yang baik dan sejalan dengan sub tema dan tema …

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum Dan Pema…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksana…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2013 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2013, dari 23 indikator kinerja sasaran, seba…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2014, dari 18 indikator kinerja, terdapat 3 i…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian Pe…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI pada tahun 2013, juga dapat me…

Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…

Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…

Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…

melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rak…

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi BURT dalam menjalankan tugas pengawasannya. Semangat yagn diusung dengan lahirnya pedoman ini adlah untuk melakukan penataan dan menciptakan mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan y…