Ditapis dengan
pembangunan infrastruktur berkelanjutan : perspektif kebijakan menuju pertumb…
buku dengan tema utama pembangunan infrastruktur berkelanjutan di dukung tiga bagian, yaitu prinsip dasar dan kebijakan pebangunan infrastruktur, skema pembiayaan dan peran badan usaha milik negara, dan pemerataan pengembangan infrastruktur dan disparitas ekonomi regional. buku didukung oleh enam karya tulis ilmiah dengan sekuensi dan konektivitas yang baik dan sejalan dengan sub tema dan tema …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-9234-9-8
- Deskripsi Fisik
- xiv + 190 hlm, : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 339.5 RUS p
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum Dan Pema…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2013 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2013, dari 23 indikator kinerja sasaran, seba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2014, dari 18 indikator kinerja, terdapat 3 i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix + 95 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian Pe…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI pada tahun 2013, juga dapat me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 89 hlm, 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 RAH l
Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 64 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.8 IND p
Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 42 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.1 BAD p
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…
melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 55 hlm. : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.598 IND - 351.598 IND l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 53 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW a
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rak…
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi BURT dalam menjalankan tugas pengawasannya. Semangat yagn diusung dengan lahirnya pedoman ini adlah untuk melakukan penataan dan menciptakan mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 24 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW p
Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 39 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 KIK a
Analisis Akuntabilitas Tata Kelola Minerba : Studi Kasus LHP BPK atas Kontrak…
buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 33 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.2 SUK a
Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) : komponen Kesejahte…
kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH. dalam kajian ini diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara lain 1 pada tahun 2017 dan 2018, tidak seluruh penerima bantuan komponen kesejahteraan s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 32 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 362.9598 KIK a
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen DPR RI Tahun 2013
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 36 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK r
Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK p
Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-90170-5-7
- Deskripsi Fisik
- cviii + 395 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 PUS k
Satu Dasawarsa Otonomi Khusus Aceh : Tahun Anggaran 2008 s.d 2018
dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 19 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 EKO s
Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 42 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 SEK p
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Sekretari…
Bagi internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai langkah, tahapan, dan persyaratan serta target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan oleh para pegawai pada setiap kegiatan/pekerjaan. Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta…
- Edisi
- Revisi II
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 33 hlm, 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 389.6 SEK P
Handbook On The Legislative Process
The handbook on the Legislative Process is written to support the work of the DPR members, partcularly in legal drafting. The book ilustrates the various stages beginning with the planning and drafting stages to the deliberation and passing of a new law. This book also explains the processes of bills initiated by the government, or initiated by the House, including the legislative roles of the …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8722-01-8
- Deskripsi Fisik
- ix + 44 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 FEB h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah