dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…
buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …
kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH. dalam kajian ini diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara lain 1 pada tahun 2017 dan 2018, tidak seluruh penerima bantuan komponen kesejahteraan s…
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…
dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
Bagi internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai langkah, tahapan, dan persyaratan serta target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan oleh para pegawai pada setiap kegiatan/pekerjaan. Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta…
The handbook on the Legislative Process is written to support the work of the DPR members, partcularly in legal drafting. The book ilustrates the various stages beginning with the planning and drafting stages to the deliberation and passing of a new law. This book also explains the processes of bills initiated by the government, or initiated by the House, including the legislative roles of the …
The Handbooks on Tranparency and Accountability is written to support the members work in creating a more open and accessible parliament. The importance of tranparency and accountability of the parliament is the main discussion on this book. The need for providing public information is also discussed, including the importance of easy access to committee hearings, the utilisation of the parliame…
The Handbooks on Tranparency and Accountability is written to support the work of the DPR members, particularly n their activities in the House or within their constituency. The book illustrates the main roles of a member such as representation, legislation, and budgeting. As an addition, the book also describes the ideal practices necessary towards building a more democratic parliament. The bo…
Indonesia has a strong commitment towards gender mainstreaming, as committed in the Human Development Goals and Beijing Declaration. It enables the Indonesian Parliament to have more women representatives in the various House bodies. This book illustrates the meaning of a gender perspectives and the reason why it is important. Futhermore, the book also explains the importance of having a gender…
The Handbook on Media Relations and Communication Skill is written to help the House members in their duties and responsibilities, particularly their relations with journalists and correspondents. This book also includes the importance of building good relations with both print and electronic media. Futhermore, the book also provides tips to prepare and give speeches, and also to develop press …
The Handbook on Constituent Relations and Representation is written to help the work of the DPD members in their activities inside the House and in their constituencies. The book illustrates the importance of building relations with constituents and provides information about how to build an effective communication strategy. The book provides ideas on how to best follow-up the input from consti…
Buku ini berisikan proses bagaimana menjadi anggota DPR, apa yang dilakukan pada hari-hari pertama di gedung DPR, hak-hak keuangan/administrataif dan protokoler yang dimiliki selama menjadi Anggota DPR beserta perlengkapan bekerja, apa pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, sampai pada saat berakhirnya mandate sebagai wakil rakyat. Buku ini memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang a…
Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…