Pajak kontrak bagi hasil industri minyak & gas bumi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-025-3

Deskripsi Fisik

xii, 266 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.241 TJA p

Eksistensi, dinamika dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-278-3

Deskripsi Fisik

xxiv, 316 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MUL e

Involusi Pertanian: proses perubahan ekologi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-979-9542-38-3

Deskripsi Fisik

xxii, 218 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

577.55 GEE i

Panduan hidup sehat: Dari soal kolesterol sampai Osteoporosis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8295-98-5

Deskripsi Fisik

xiii, 215 hal. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

616 JAU d

Hukum Jaminan Hutang

Buku ini membahas tentang hukum jaminan utang secara konfrehensif dan meyeluruh : tinjauan dari segi teoritis, praktis, dan perundang-undangan; tinjauan terhadap hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai, garansi pribadi dan lain-lain.

Logika hukum pertimbangan putusan hakim

Buku ini menyajikan berbagai aliran pemikiran dan pola penalaran hukum yang menjadi landasan para hakim dalam menimbang dan memberikan putusan argumentatif sesuai tujuan hukum yang terwujudkan secara prismatik. Dua bab awal buku ini membincangkan berbagai aspek filosofis hukum yang menjadi fondasi putusan legalistik yang argumentatif

Tata kearsipan : dengan memanfaatkan teknologi modern

Sebagai sumber informasi, arsip dapat membantu mengingatkan bahwa dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Tujuan kearsipan secara umum adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban penyelenggaraan kehidupan dengan tuntutan kebutuhan dari organisasi/perusahaan di masa mendatang.

Hukum tenaga kerja: suatu pengantar

Dalam menelaah tenaga kerja, yang perlu kita perhatikan adalah bukan mereka yang sedang bekerja baik untuk diri sendiri maupun dalam hubungan kerja (buruh), melainkan mereka yang mampu bekerja tetapi karena sesuatu hal tidak mendapat pekerjaan, dengan kata lain mereka yang menganggur. Pengangguran ini pertama-tama mendapat perhatian pada tahun 1930, pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi…

Konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi

Undang-undang dasar atau konstitusi adalah produk kesepakatan kebangsaan yang tertinggi, yaitu produk kita semua, yang perwujudannya dalam praktik juga mencerminkan wajah kita semua. Karena itu, upaya memahaminya merupakan hak semua orang dari semua latar belakang ilmu pengetahuan dan latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. 7 Bagian dalam buku ini membahas diantaranya tentang: waca…

Peranan migas dalam perekonomian Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 Bab membahas antara lain: peranan migas,potensi migas,gambaran ekonomi dari migas,migas untuk energi dan bahan baku,GDP/PDB dan migas,migas dalam neraca pembayaran,dan migas dalam APBN,migas dalam penanaman modal asing.

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).

Konsep Pengawasan Kehakiman

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…

Ilmu Negara

Buku ini berisi tentang pokok-pokok bahasan ilmu negara yang sudah merupakan "bahan Standar" dalam arus utama (main stream) pengajaran ilmu negara di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam menguraikan pokok-pokok bahasan ilmu negara dalam buku ini juga mengikuti metode pendekatan sosiologis-yuridis yang sudah lazim (klasik) dalam pengajaran ilmu negara sebagai warisan dari Bapak Ilmu N…

Sejarah sosial intelektual Islam

Pembahasan buku ini dimulai dari seputar perkembangan institusi sosial-politik Islam di Indonesia, gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia, tradisi tafsir di Indonesia, tradisi keulamaan di Indonesia, dan wacana-wacana intelektual yang berkembang di Indonesia. Disamping itu juga terdapat pembahasan seperti Islamisasi Indonesia dan pembentukan masyarakat Muslim, yurisprudensi Islam di Indo…

Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif

Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis Hukum Progresif dihadirkan sebagai tawaran alternatif dan sekaligus solusi untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Semangat buku ini adalah untuk membangun konstruksi baru budaya hukum hakim, yaitu penataan ulang cara berpikir, teori dan metode dalam menjalankan hukum, khususnya hakim di lembaga pengadilan.

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemer…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 karena hanya terdiri dari 15 Bab dan 94 pasal. Selain itu, terdapat pengaturan baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa perubahan juga terjadi pada istilah, definisi dan pengaturan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa metode pemilihan p…

Bacaan wajib menyusun perencanaan pengadaan barang

Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan,penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka ac…

Bacaan wajib mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang/jasa pemerintah

Buku ini merupakan penjabarang praktis dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berisi materi pembahasan yang kental terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia. Informasi dan pembahasan terkini terkait jaminan pengadaan barang/jasa,pengadaan langsung, pernik k…

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ini meruapkan kamus ekabahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus ini disususn secara komprehensif. Kamus edisi ini mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah tema, perkembangan makna yang terlihat dalam penjelasan (definisi) lema dan urutan penysunan sublema.

Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…