Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).

Konsep Pengawasan Kehakiman

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…

Ilmu Negara

Buku ini berisi tentang pokok-pokok bahasan ilmu negara yang sudah merupakan "bahan Standar" dalam arus utama (main stream) pengajaran ilmu negara di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam menguraikan pokok-pokok bahasan ilmu negara dalam buku ini juga mengikuti metode pendekatan sosiologis-yuridis yang sudah lazim (klasik) dalam pengajaran ilmu negara sebagai warisan dari Bapak Ilmu N…

Sejarah sosial intelektual Islam

Pembahasan buku ini dimulai dari seputar perkembangan institusi sosial-politik Islam di Indonesia, gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia, tradisi tafsir di Indonesia, tradisi keulamaan di Indonesia, dan wacana-wacana intelektual yang berkembang di Indonesia. Disamping itu juga terdapat pembahasan seperti Islamisasi Indonesia dan pembentukan masyarakat Muslim, yurisprudensi Islam di Indo…

Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif

Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis Hukum Progresif dihadirkan sebagai tawaran alternatif dan sekaligus solusi untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Semangat buku ini adalah untuk membangun konstruksi baru budaya hukum hakim, yaitu penataan ulang cara berpikir, teori dan metode dalam menjalankan hukum, khususnya hakim di lembaga pengadilan.

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemer…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 karena hanya terdiri dari 15 Bab dan 94 pasal. Selain itu, terdapat pengaturan baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa perubahan juga terjadi pada istilah, definisi dan pengaturan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa metode pemilihan p…

Bacaan wajib menyusun perencanaan pengadaan barang

Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan,penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka ac…

Bacaan wajib mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang/jasa pemerintah

Buku ini merupakan penjabarang praktis dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berisi materi pembahasan yang kental terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia. Informasi dan pembahasan terkini terkait jaminan pengadaan barang/jasa,pengadaan langsung, pernik k…

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ini meruapkan kamus ekabahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus ini disususn secara komprehensif. Kamus edisi ini mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah tema, perkembangan makna yang terlihat dalam penjelasan (definisi) lema dan urutan penysunan sublema.

Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…

Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-372360-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3612 GER

Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 GOL

Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 310 hlm, 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96052-6-1

Deskripsi Fisik

xxii, 152 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seluk Beluk Masyarakat Kota

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-208-5

Deskripsi Fisik

xii, 182 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.76 DAL s

Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-450-057-7

Deskripsi Fisik

128 hal, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.7 BIN

Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum

Buku ini berisi tentang karut marut penegakan hukum dan rendahnya moralitas aparat penegak hukum tak dapat dilepaskan dari peran pendidikan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum yang sadar akan martabat profesinya. Profesi hukum memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosiologi suatu pengantar

Sosiologi memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik antarra, delinkuensi anak-anak, dan lain-lain. Usaha – usaha untuk mengatasi masalah sosial ini harus dilihat dan didasarkan pada kenyataan serta latar belakangnya.

Pancasila: Ideologi Tengah Tanpa Oposisi

Selaku alumni program doktor ilmu sosial dan ilmu politik dan dosen pengampu mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi, penulis dalam karya ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang dikenal juga sebagai pendekatan terpadu. Penulis berusaha menyajikan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam buku ini.

Menyelamatkan wakil Tuhan: memperkuat peran dan kedudukan hakim

Survei indicator tahun 2016 mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan hanya 57.9%. Tindakan untuk menyelamatkan profesi hakim sebagai yudikatif di Indonesia saat ini harus segera dilakukan dalam menjaga marwah hakim yang mulia. Hakim atau yang sering disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, seringkali mengalami conflict of interest karena tersandera oleh kepentingan, baik …