Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…
Isu-isu internasional kontemporer dalam diplomasi parlementer menganalisis berbagai permasalahan yang bersifat internasional dan domestik seperti kemiskinan,interfaith dialogue,penanggulangan emisi karbon,ketahanan pangan dan ancaman pandemi penyakit menular.
Tema peran IPU dalam kancah global, terutama kawasan, yang berkembang dinamis menjadi pilihan, karena banyak masalah dan tantangan berat yang dihadapi IPU pada dasawarsa kedua setelah berakhirnya perang dingin. Sementara, isu-isu terkait keamanan manusia (human security) dan upaya mencapai sasaran tujuan pembangunan MDGs menjadi bahan kajian, karena ini yang menjadi fokus keprihatinan PBB sebag…
Khusus terkait dengan perlindungan TKI sektor informal, yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri, termasuk perempuan yang menjadi TKI informal, dapat bekerja dengan aman dan terlindungi hak-haknya, mulai dari proses pendaftaran di daerah asal, pemberangkatan ke negara tujuan penempatan, selama bekerja di negara tujuan penempatan, hingga kepulangan mer…
Buku ini berisi sembilan tulisan tentang analisis kebutuhan instrumen kebijakan yang mendukung pelaksanaan MP3EI. Kesembilan tulisan itu: pertama, menelaah kebijakan MP3EI sektor pertambangan; kedua menelaah kebijakan pengembangan SDM dan IPTEK dalam mendukung implementasi MP3EI; ketiga melihat peran MP3EI dalam konteks pembangunan daerah tertinggal;keempat, mengkaji kebijakan insentif fiskal m…
Kemitraan strategis menjadi dikenal luas dalam kamus dan praktek hubungan internasional dewasa ini. Buku mengenai kemitraan strategis semakin dirasakan dibuthkan kehadirannya sekarang ini terutama setelah terbongkarnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia terhadap para petinggi Indonesia. Pasca penyadapan, kemitraan strategis, yang kian dikenal dan banyak digunakan dalam hubung…
Jatuhnya memorandum DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurahman Wahid beberapa waktu lalu dan telah ditindaklanjuti dan di pungkasi dengan pelaksanaan di MPR. Peristiwa itu disadari atau tidak telah menguras enerji seluruh bangsa dengan mengorbankan berbagai kepentingan yang seharusnya dapat di laksanakan, peristiwa ini menyebabkan bergejolaknya terkontaminasi politik tingkat tinggi para elit politik.
Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu wacana, implementasi dan pengalaman empirik. Bagian pertama adalah wacana, yang didalamnya terdapat beragam artikel, mulai dari catatan kritis tentang penanggulangan kemiskinan, perspektif pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat yang dinilai sebagai esensi dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial, masalah peradilan an…
Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…
Buku ini mencoba mengajukan paparan untuk didiskusikan lebih lanjut dengan mengambil studi kasus di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, yaitu pertama tentang konsep dan kebijakan sinegritas pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional, kedua tentang kebijakan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional, yang didalamnya terhimpun kebijakan pembangunan, pembiayaan infrastrukt…
Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …
Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan, yang akan dilihat melalui dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sesuai dengan judulnya, maka bagian pertama menyajikan tulisan dimensi sosial pembangunan berkelanjutan. Pada bagian ini terdapat enam tulisan: Bab I berjudul “ Pembangunan: Analisis Kritis Upaya Meningkatkan Kua…
Pendekatan manajemen keparlemenan pada dasarnya bukan ditujukan untuk menjawab isu-isu kritis secara instan tetapi sebuah proses. Karena perubahan terbaik adalah perubahan terencana dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mempertahankannya. Sebagai sebuah proses tentu membutuhkan tahapan-tahapn yang dikaitkan dengan kerangka waktu yang jelas.
Buku ini mengupas tentang Kinerja Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014 yang dalam tiga tahun pelaksanaannya belum mencapai target, yaitu baru menyelesaikan 70 UU yang terdapat dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2010 - 2014 dari 262 RUU yang ditetapkan. Jadi dalam tiap tahun, DPR rata-rata hanya menyelesaikan 15 - 20 RUU dari target yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan, …
Buku ini melihat masalah kemiskinan dengan segala dimensinya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rendahnya taraf pendidikan,rendahnya taraf kesehatan,rendahnya kesempatan kerja dan keterisolasian. Selain itu penyebab kemiskinan dapat pula dilihat dari kemiskinan alamiah,kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
Jaminan sosial merupakan upaya perlindungan negara untuk masyarakat, agar mereka dapat hoidup secara layak, dimana negara memberikan akses serta bantuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Karea terkait dengan peran negara, maka jaminan sosial perlu diselenggarakan melalui sebuah sistem yang mampu menjangkau kepentingan seluruh penduduk, dan penyusunan sistem ini diwuju…
Buku ini menganalisis undang-undang yang terkait dengan pembangunan ekonomi agar tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian diperlukan beberapa kondisi dasar yaitu: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.