Tindak Pidana Korupsi : pemberantasan dan pencegahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8061-35-7

Deskripsi Fisik

xii, 204 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 MAR t

Het Door de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aangenomen Ontwerp van Wet tot H…

Buku ini berisi gambaran singkat dari sistem dan isi, RUU yang diadopsi oleh DPR, penyampaian pernyataan nomor yang akan dikenakan pajak dana kota dari Menteri Keuangan, pernyataan yang diamandemen, pembahasan umum tentang tagihan di DPR dari Dewan Negara, RUU di DPR dari Dewan Negara. Terdapat ringkasan ikhtisar skema dan isi draf undang-undang yang diterapkan oleh DPR dari Dewan Negara dan Re…

De Volkerenbond Een Practisch Voorstel

Buku ini merupakan ringkasan yang ditulis tentang masalah Liga Bangsa-Bangsa. Buku ini ditulis di tengah tugas mendesak lainnya karena Pertemuan Konferensi Perdamaian yang terlalu dini. Tujuan ditulisnya buku ini ada tiga. Pertama, penulis ingin mempromosikan pembentukan opini publik tentang apa yang pasti akan akan menjadi topik yang paling berbobot dan paling luas jangkauannya di Konferensi. …

Het Nederlandsch Staatsrecht (tweede deel, derde herziene en bijgewerkte druk)

Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Terdapat banyak perubahan pada hukum yang tertuang di buku ini, seperti perubahan hukum provinsi, Undang-Undang baru pada konstitusi Hindia-Belanda, rancangan-Kan untuk amendemen Undang-Undang Ko…

De Bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten Aanzien van de Wetgeving in Ne…

Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …

Hukum Adat Indonesia

Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisis dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologi dan antropologi. Buku ini ditulis terutama bagi para mahasiswa hukum, sosiologi, antropologi dan bermanfaat bagi kalangan lain yang memerlukan pengetahuan mengenai hukum adat di Indonesia.

Wet op De Staatsinrichting van Ned. Indië Vergeleken met Het Ned.Indisch Reg…

Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…

De Opbouw van het Bestuursapparaat

Kata Pengantar: “Meskipun buku ini merupakan keseluruhan mandiri, buku ini adalah bagian dari pekerjaan yang lebih besar selain pembangunan struktural. Kegiatan manajerial lainnya seperti kebijakan personalia, komisioning dan kontrol telah ditangani. Naskah karya yang lebih besar ini dibacakan oleh Bapak A. Koelma di Alkmaar, J. Koops di Deventer, Prof. Dr. P. B. Kreukniet di Groningen, Prof.…

WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia

Buku ini berusaha memotret kehidupan WNI keturunan Tionghoa secara objektif dan apa peranan mereka dalam kehidupan berbagsa dan bernegara sehingga bermanfaat bagi proses persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh bagi Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, asas bhinneka tunggal ika dan falsafah negara kita yang berdasarkan pancasila

Verslag van het Marine Etablissement te Soerabaja over het jaar 1912

Buku ini merupakan sebuah laporan mengenai lingkup angkatan laut di Surabaya pada tahun 1912. Terdapat 9 bagian dalam buku ini. Bagian 1 menjelaskan tentang ruang lingkup secara keseluruhan, mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan yang ada. Bagian 2 membahas tentang bisnis yang ada di dermaga. Bagian 3 berisi tentang dermaga, tiang kapal, dan kawah. Bagian 4 menjelaskan tentang gudang-g…

Hukum perlindungan konsumen: dimensi hukum positif dan ekonomi syariah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-376-164-7

Deskripsi Fisik

240 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

381.34 MUT h

Manajemen Pemasaran Geowisata

Buku ini menyajikan pemahaman tentang manajemen pemasaran geowisata dengan baik dan rinci, sebagai kontribusi untuk dunia pariwisata. Selain itu, buku ini juga membuka wawasan tentang potensi geowisata yang terdapat di masing-masing daerah, dengan harapan akan terwujud tujuan pengembangan geowisata

De Geestelijke Waarde van de Vrijmetselarij (Vrijmetselarij Nog?... of: Juist…

“Ketika penerbit dari sejumlah besar karya Masonik meminta saya untuk mengatur pemikiran tentang nilai spiritual Freemason, sehingga mereka dapat muncul sebagai bagian dari serialnya, saya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, literatur Belanda yang cukup ekstensif telah diterbitkan; karya-karya luar biasa tercantum dan mereka didefinisikan ulang di bagian belakang buku ini. Apakah s…

Verslag van De Burgelijk en Militaire Salariscommissies

Buku ini merupakan laporan Komite Salaris Sipil dan Militer yang ditetapkan oleh keputusan tanggal 22 Juli 1922, no.2 dan tanggal 19 Agustus 1922, no.59. Terdapat 7 pokok pembahasan pada buku ini. Pokok pembahasan pertama adalah garis besar laporan yang telah dibahas oleh komite. Pokok pembahasan kedua merupakan rancangan dasar terkait revisi salaris dan untuk pegawai negeri sipil disertai deng…

Het Voorzitterschap in de Staten-Generaal

Buku ini memuat tentang seluk-beluk kepresidenan. Bagian-bagian dalam buku ini adalah Struktur dan Karakter Presidensi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Presidensi, Tugas Presiden, dan Persepsi Kepresidenan oleh Orang Lain. Sumber pengetahuan yang diambil untuk itu adalah Konstitusi, Aturan Tatanan DPR dan MPR, Sejarah Parlementer, dan Literatur. Perbandingan Kepresidenan dengan badan-badan politi…

Zelfbestuur of Anhankelijke Decentralisatie?

Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…

Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie Provincie Ordonnantie en Re…

Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…

De Beoefening der Wetenschappen: Een Culturele Factor

Buku ini membahas mengenai perkembangan komunitas Indo-Tiongkok yang dulu terlihat dari konflik “modern” melawan “konservatif”. Akan tetapi sekarang perkembangannya berbeda. Buku ini membahas lebih lanjut bagaimana perkembangan itu terjadi, mulai dari perkembangan kalangan pemikir Indo-Tiongkok, sifat kemanusiaan, hingga bahaya-bahaya yang mungkin muncul.

Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie Vergeleken met het N.-Indis…

Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.