Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…
Dilengkapi UU no 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, UU no 5 Tahun 2006 tentang konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris, UU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
Buku panduan informasi publik ini merupakan rumusan yang dicapai dari rangkaian kegiatan seminar, TOT serta pertemuan teknis yang telah dilakukan dalam kurun waktu April 2008 hingga November 2008. Buku ini ditujukan bagi staf/petugas yang akan bertugas menangani informasi publik di departemen atau lembaga pemerintah di tingkat pusat. diharapkan buku ini menjadi salah satu instrumen untuk mendor…
Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Gastronomi berisi seni mengolah gastronomi Yogyakarta; seni mengolah gastronomi dari ketela, seni mengolah gastronomi dari gandum/beras/ketan, seni mengolah gastronomi dari daun, seni mengolah gastronomi dari hewan, dan seni mengolah gastronomi minuman. Bagaimana kegunaan gastronomi Yogyakarta; sebagai pelestarian identitas Yogyakarta, sebagai oleh-oleh …
Pada tahun 1946-1949 Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Para cendekiawan dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di Yogyakarta untuk mengabdikan diri kepada Negara Republik Indonesia. Untuk dapat membangun Indonesia, diperlukan tenaga ahli, terdidik, dan terlatih. Pada tanggal 19 Desember 1949 didirikan perguruan tinggi setelah kemerdeka…
DPR kembali mengulang catatan tidak baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penilaian terhadap legislasi tidak semata berhitung jumlah, tapi juga kualitas. Sebanyak 12 undang-undang nonkumulatif didedah satu per satu, baik dari proses pembentukan hingga substansinya. Kemudian, tampaklah bahwa politik legislasi semakin terlihat tidak terarahnya. Juga, peran pemerintah semakin meningkat, diikuti…