Transfer ke daerah dalam APBN

Transfer dana ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan meliputi transfer dana bagi hasil pajak;bagi hasil sumber daya alam;alokasi umum dan alokasi khusus. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi: transf…

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Temuan BPK terhadap dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan semester I ta…

Terdiri atas 4 bab, diantaranya mengulas tentang latar belakang dana alokasi khusus; alokasi dan realisasi dana alokasi khusus tahun 2006-2010; temuan BPK terhadap dana alokasi khusus pendidikan; analisis kebijakan pusat.

Transfer ke daerah dalam APBN

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaks…

Transfer ke Daerah dalam APBN

Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

Kebijakan dan pengembangan industri nasional di Indonesia

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia belakangan ini adalah menurunnya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penyebab dari penurunan kontribusi sektor tersebut tidak hanya karena persoalan internal yang menyangkut daya saing dan produktivitas sektor industri,melainkan juga karena adanya persoalan eksternal, terutama menyangkut kebijakan nasional yang rentan …

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Isu-isu international kontemporer dalam diplomasi parlementer

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247334

Deskripsi Fisik

xv,148 hal. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

327.598 ISU

Isu-isu international kontemporer dalam diplomasi parlementer

Isu-isu internasional kontemporer dalam diplomasi parlementer menganalisis berbagai permasalahan yang bersifat internasional dan domestik seperti kemiskinan,interfaith dialogue,penanggulangan emisi karbon,ketahanan pangan dan ancaman pandemi penyakit menular.

Inter-parliamentary union dan agenda global abad 21

Tema peran IPU dalam kancah global, terutama kawasan, yang berkembang dinamis menjadi pilihan, karena banyak masalah dan tantangan berat yang dihadapi IPU pada dasawarsa kedua setelah berakhirnya perang dingin. Sementara, isu-isu terkait keamanan manusia (human security) dan upaya mencapai sasaran tujuan pembangunan MDGs menjadi bahan kajian, karena ini yang menjadi fokus keprihatinan PBB sebag…

Perlindungan TKI perempuan sektor informal

Khusus terkait dengan perlindungan TKI sektor informal, yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri, termasuk perempuan yang menjadi TKI informal, dapat bekerja dengan aman dan terlindungi hak-haknya, mulai dari proses pendaftaran di daerah asal, pemberangkatan ke negara tujuan penempatan, selama bekerja di negara tujuan penempatan, hingga kepulangan mer…

Analisis kebutuhan instrumen kebijakan pendukung MP3EI

Buku ini berisi sembilan tulisan tentang analisis kebutuhan instrumen kebijakan yang mendukung pelaksanaan MP3EI. Kesembilan tulisan itu: pertama, menelaah kebijakan MP3EI sektor pertambangan; kedua menelaah kebijakan pengembangan SDM dan IPTEK dalam mendukung implementasi MP3EI; ketiga melihat peran MP3EI dalam konteks pembangunan daerah tertinggal;keempat, mengkaji kebijakan insentif fiskal m…

Indonesia & Kemitraan strategis dalam hubungan internasional

Kemitraan strategis menjadi dikenal luas dalam kamus dan praktek hubungan internasional dewasa ini. Buku mengenai kemitraan strategis semakin dirasakan dibuthkan kehadirannya sekarang ini terutama setelah terbongkarnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia terhadap para petinggi Indonesia. Pasca penyadapan, kemitraan strategis, yang kian dikenal dan banyak digunakan dalam hubung…

Berbagai Perspektif tentang Memorandum kepada Presiden: Suatu Studi Terhadap …

Jatuhnya memorandum DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurahman Wahid beberapa waktu lalu dan telah ditindaklanjuti dan di pungkasi dengan pelaksanaan di MPR. Peristiwa itu disadari atau tidak telah menguras enerji seluruh bangsa dengan mengorbankan berbagai kepentingan yang seharusnya dapat di laksanakan, peristiwa ini menyebabkan bergejolaknya terkontaminasi politik tingkat tinggi para elit politik.

Pembangunan sosial: wacana, implementasi dan pengalaman empirik

Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu wacana, implementasi dan pengalaman empirik. Bagian pertama adalah wacana, yang didalamnya terdapat beragam artikel, mulai dari catatan kritis tentang penanggulangan kemiskinan, perspektif pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat yang dinilai sebagai esensi dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial, masalah peradilan an…

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat dan Daya Saing Dalam Penguatan Konektiv…

Buku ini mencoba mengajukan paparan untuk didiskusikan lebih lanjut dengan mengambil studi kasus di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, yaitu pertama tentang konsep dan kebijakan sinegritas pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional, kedua tentang kebijakan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional, yang didalamnya terhimpun kebijakan pembangunan, pembiayaan infrastrukt…

Penataan penyiaran di Indonesia

Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …

Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

Pembangunan berkelanjutan : dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan, yang akan dilihat melalui dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sesuai dengan judulnya, maka bagian pertama menyajikan tulisan dimensi sosial pembangunan berkelanjutan. Pada bagian ini terdapat enam tulisan: Bab I berjudul “ Pembangunan: Analisis Kritis Upaya Meningkatkan Kua…