Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…
Dilengkapi UU no 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, UU no 5 Tahun 2006 tentang konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris, UU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
Buku panduan informasi publik ini merupakan rumusan yang dicapai dari rangkaian kegiatan seminar, TOT serta pertemuan teknis yang telah dilakukan dalam kurun waktu April 2008 hingga November 2008. Buku ini ditujukan bagi staf/petugas yang akan bertugas menangani informasi publik di departemen atau lembaga pemerintah di tingkat pusat. diharapkan buku ini menjadi salah satu instrumen untuk mendor…
Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Gastronomi berisi seni mengolah gastronomi Yogyakarta; seni mengolah gastronomi dari ketela, seni mengolah gastronomi dari gandum/beras/ketan, seni mengolah gastronomi dari daun, seni mengolah gastronomi dari hewan, dan seni mengolah gastronomi minuman. Bagaimana kegunaan gastronomi Yogyakarta; sebagai pelestarian identitas Yogyakarta, sebagai oleh-oleh …
Pada tahun 1946-1949 Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Para cendekiawan dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di Yogyakarta untuk mengabdikan diri kepada Negara Republik Indonesia. Untuk dapat membangun Indonesia, diperlukan tenaga ahli, terdidik, dan terlatih. Pada tanggal 19 Desember 1949 didirikan perguruan tinggi setelah kemerdeka…
DPR kembali mengulang catatan tidak baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penilaian terhadap legislasi tidak semata berhitung jumlah, tapi juga kualitas. Sebanyak 12 undang-undang nonkumulatif didedah satu per satu, baik dari proses pembentukan hingga substansinya. Kemudian, tampaklah bahwa politik legislasi semakin terlihat tidak terarahnya. Juga, peran pemerintah semakin meningkat, diikuti…
Bali seumpama permata jamrud yang dikenakan pada cincin NKRI, maka sinar dan nilai magisnya akan menyinari dan meresapi seluruh manusia Indonesia. Kalau mata jamrud ini dipasang sebagai permata pada cincin NKRI, tetapi dengan sengaja ditutupi oleh lapisan emas hanya karena ketakutan oleh sinar itu, sama saja kalau NKRI gagal mengakui keunikan itu.
Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain hal persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, dan sampai dengan penetapan calon terpilih, serta pengesahan pengangkatan, dan pelantikan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur hubungan kerja sama yang konstruktif antardaerah menjadi sangat penting mengingat masing-masing daerah tentunya memiliki keunggulan, baik itu dari sisi ketersediaan dan profesionalitas sumber daya manusia, tersediaan sumber daya alam dan kemampuan mengelola pemerintah
Buku ini berisi tentang Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 -19 tahun 2006
Untuk memberikan percepatan informasi peraturan perundangan di daerah, kami himpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan". Dengan harapan memberikan manfaat setiap pejabat dan aparat birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.