Buku ini menawarkan konsep diplomasi perbatasan dari perspektif liberalis dimana diplomasi perbatasan diletakkan pada upaya negara aktor sub nasional dan aktor non negara guna memelihara relasi antar negara baik dalam bidang politik sosial maupun budaya Konsep ini berangkat dari perspektif bahwa negara bukan satu satunya aktor politik yang menentukan batas negara Perbatasan sangat dinamis terga…
Buku ini mencoba menguraikan secara terperinci tentang langkah-langkah kerja sama yang dilakukan antara Jepang dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan ketergantungan, kerja sama menjadi salah satu kunci utama bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia dan Jepang sebagai negara yang telah bermitra dan menjalin hubungan diplom…
Buku ini membahas dasar-dasar hukum tata negara Indonesia, meliputi konsep konstitusi, lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis dan mudah dipahami.
Setiap bangsa memiliki budaya, peradaban, dan sejarah perjalanan panjang yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Potret tersebut merupakan fakta dan tidak mungkin dihapus. Terkait dengan masalah ini, kita bertemu dengan paham/sifat absolutisme atau relativeisme makna dan pelaksanaan hak asasi manusia yang ada. Masalah tersebut disinggung dalam buku ini.
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan
Dengan peraturan perundangan di bidang HKI akan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan mendorong mengalirnya investasi ke dalam negeri. Penting bagi para peneliti litbang untuk memahami dengan baik sistem penumbuhan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan sehingga nantinya dapat berperan aktif sebagai pemain dalam era globalisasi.
Buku Informasi Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia memuat +/- 10.000 data nama dan alamat kantor/rumah Pejabat seluruh Indonesia.
2 eks