Buku ini menyajikan beberapa tulisan terkait perkembangan studi hubungan Internasional dalam berbagai perspektif yang dapat menambah khazanah ilmu akademisi Hubungan Internasional di Indonesia.
Notaris sebagai suatu profesi menempati posisi sebagai pejabat umum dan dalam posisinya itu sebagai profesional di bidang hukum, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Sebagai pejabat umum, Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan …
Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus di kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Itulah yang membuat p…
Dalam hukum pertanahan terdapat 4 (empat) bidang hukum yaitu bidang pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah, landreform atau yang belakangan dikenal sebagai reforma agraria, dan penałagunaan tanah yang terkait dengan penataan ruang. Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan penggabungan 2 (dua) bidang hukum pertanahan yaitu Hukum Pengurusan Hak Atas Tanah dan Hukum Pendaft…
Kala informasi meluber di era globalisasi dan modern kini, ruang publik rentan terkontaminasi informasi yang tidak berbobot. Berita bohong hadir di mana-mana mengecoh banyak orang, bahkan menimbulkan konflik di masyarakat dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi pemaknaan demokrasi yang sempit acap menjadi dalih melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menam…
Fenomena dinasti politik di aras lokal hadir sebagai konsekuensi diadakannya pilkada langsung pertama kali di Indonesia tahun 2005 dan juga merupakan wujud implementasi otonomi daerah tahun 2001. Kedua hal tersebut yang menjadi tonggak demokrasi di aras lokal dan menjadi corong dari munculnya ‘orang kuat’ di daerah yang mengooptasi kedua proses tersebut. Desentralisasi dan pilkada langsung …
Buku “Netralitas ASN dalam Pemilu” membahas pentingnya sikap netral aparatur sipil negara agar tetap profesional dan tidak berpihak dalam setiap proses pemilihan umum. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Landasan hukumnya antara lain UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan netralitas a…
Buku ini disusun sebagai panduan dalam penerapan Tata Kelola Data Satu Data Indonesia dengan mengambil studi kasus tata kelola data Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Buku ini menjelaskan terlebih dahulu mengenai framework tata kelola data termasuk manajemen data dan arsitektur data bidang Aparatur Sipil Negara. Buku panduan ini berisi tentang pedoman penerapan …
Buku ini menguraikan sejarah panjang konflik di wilayah Papua dengan menelusuri akar-belakangnya hingga ke masa kolonial Belanda, kemudian posisi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis membahas secara komprehensif fenomena kelompok separatis dan teroris di Papua — mulai dari motivasi politik mereka, modus operandi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusi…
Buku “Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam” membahas dinamika hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Melalui pendekatan hukum, politik, dan sosial, buku ini menyoroti bagaimana kebijakan negara sering kali berbenturan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat ya…
Buku “Business Law in Indonesia” membahas secara komprehensif sistem hukum bisnis di Indonesia, mulai dari prinsip dasar hingga penerapannya dalam praktik dunia usaha. Para penulis menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis, termasuk hukum kontrak, badan usaha, investasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa komersial. Buku ini juga menyoroti pengaruh glob…
Literatur yang tersaji dalam buku ini tajam dan kaya wawasan tentang esensi dan problem pemilu, serta gagasan pembaruan kontekstual. Buku ini mengupas tuntas bagaimana pemilu bukan hanya sekadar prosedur formal, melainkan sebuah proses yang menentukan masa depan politik bangsa, dengan rakyat sebagai hakim adil dan pemilu sebagai kemenangan civil society. Buku Demokrasi Elektoral: Esensi, Proble…
Buku “Regresi Demokrasi dan Penataan Kelembagaan Negara” mengungkapkan lanskap yang mengkhawatirkan mengenai kemunduran demokrasi dan penurunan kualitas negara hukum di Indonesia. Menjelajahi kompleksitas perubahan politik dan institusional yang telah terjadi, menghadirkan pembahasan yang tajam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat demokrasi dan keadilan. Mengungkap bagai…
Buku ini cocok untuk pelajar SMA/SMK, mahasiswa tingkat dasar, maupun praktisi dan entrepreneur yang hendak menguasai akuntansi pada sektor perusahaan dagang.
Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Diplomasi Indonesia Terhadap Akses Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19 • Peran Unamid Dalam Menyelesaikan Misi Perdamaian Di Darfur, Sudan • Kerja Sama Indonesia-Singapura Dalam Pemberlakuan Special Economic Zone Terkait Kawasan Ekonomi Khusus Di Wilayah Batam, Bintan Dan Karimun • Peranan Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan …
Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Good governance memastikan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berfokus pada kepentingan publik. Sementara itu, good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pih…
Demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia akan semakin kokoh dengan meningkatkan peran masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu. Pengembalian fungsi dan tanggung jawab pengawasan kepada rakyat juga akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dengan sebaik-baiknya. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Negara Hukum dan Demokrasi …
Salah satu cara untuk melihat keberhasilan pemilu yang demokratis yaitu sejauh mana peraturan dan tahapan itu dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan akuntabel. Buku ini bersumber dari basis data laporan komprehensif yang mengakomodasi prosesi pengawasan di semua aspek di Bawaslu Kab. Indragiri Hilir termasuk beberapa catatan penting untuk rekomendasi perbaikan ke depan. Buku ini se…
Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…
Merujuk Surat Edaran MenPan RB Nomor 20 tahun 2021 bahwa Peran Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung pemerintahan berkelas dunia (world class government) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN melalui ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Core values ASN Ber AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborat…