Buku ini pada awalnya disusun atas dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan oleh penyusun sebagai tenaga pendidik yang mengampu berbagai mata kuliah yang terkait dengan kepariwisataan di Universitas Gadjahmada Yogyakarta, khususnya dalam rangka melengkapi kelangkaan referensi dan bahan bacaan bagi para mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah yang terkai…
UU Nomor 38 Tahun 1999
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).
Curhat di dunia maya membawa Prita Mulyasari mendekam dalam penjara. Semula Prita hanya ingin menyampaikan keluhannya mengenai layanan kesehatan yang didialaminya di sebuah rumah sakit swasta. Layanan kesehatan itu sangat mengecewakannya sehingga ia membuat e-mail kepada teman-teman dekatnya. Rumah sakit yang dimaksud merasa difitnah oleh Prita dan telah dicemarkan nama baiknya. Rumah sakit ter…
Perjanjian ASEAN tentang manajemen bencana dan tanggap darurat
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).
Buku yang menjawab tentang bagaimana hak dan kewajiban perawat, bagaimana tugas, fungsi dan wewenang perawat dalam melakukan pelayanan sebagai perawat, bagaimana tanggungjawab dan tanggung gugat perawat, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan, sehingga tidak ada lagi kasus hukum yang menimpa …
Buku ini memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk hampir semua ketentuan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi kita adalah Islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang Islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai…
Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…
Buku klasik karya Prof. Dr. Koentjaraningrat (1923-1999) ini berusaha memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut mulai dari isi kebudayaan, wujud kebudayaan, perbedaan antara adat, kebudayaan, dan peradaban, hingga sistem nilai budaya dan mentalitas kebudayaan.
Banyak dari kita tidak mengerti cara membaca bahasa tubuh—dan tidak menyadari bahwa gerakan fisik kita berbicara kepada orang lain. Buku ini berisi teknik membaca sinyal bahasa tubuh untuk mencapai kesuksesan di setiap area kehidupan. Dengan pengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun di bidangnya, serta dilengkapi penelitian mutakhir di bidang biologi evolusioner, psikologi, dan teknologi …
Fenomena Sovereign Wealth Funds (SWF) menjadi perhatian berbagai negara dan fora internasional. Namun, variasi dan narasi tentang SWF kerap menimbulkan salah pengertian. SWF dimaknai, antara lain, sebagai lembaga keuangan dan investasi kekayaan negara atau state investment funds, yang dibentuk, dimiliki dan dikelola negara, sebagai vehicle untuk mengelola dana publik dari berbagai sumber dan in…