Kajian kebijakan publik : berbagai sektor dalam menghadapi globalisasi berdas…

Mengkaji tentang penataan ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta penguatan fungsi BUMN dan pengawasan sistem keuangan bank dan non bank di Indonesia. Topik utama dalam tulisan buku ini jika dirumuskan dalam satu kalimat adalah tentang kebijakan pemerintah dalam mengejawantahkan pasal 33 UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan untuk menca…

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 …

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industr…

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal-pasal…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …

Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…

Rencana kinerja tahunan tahun 2015

Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat 10 perkara yang diajukan untuk diuji materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diajukan antara lain: 1. Pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 158 jo. Pasal 170, pasal 137, pasal 138 ayat (1), pasal 186,pasal 140-141,pasal 76, pasal 106 dan 110, pasal 108 UU Ketenagake…

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Ekonomi dan kebijakan publik mengenai prolegnas

Pembentukan undang-undang melalui prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Prolegnas Tahun 2010 -2014 diperlukan sebagai potret politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu t…

Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Bunga rampai "Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19" ini menelisik dampak pandemi Covid-19 menelisik dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja makroekonomi nasional, upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah. Didiskusikan juga keterpurukan maskapai penerbangan nasional dan daya saing daerah di …

Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Indonesia : studi pemberdayaa…

Buku ini mengkaji pengetasan kemiskinan masyrakat sekitar hutan melalui pemberdayaan masyrakat. Model desa konservasi merupakan satu bentuk pemberdayaan masyrakat sekitar hutan konservasi yang dilakukan dalam skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nasional. Sebagai suatu program masyarakat, MDK cukup menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan konservasi…

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

keputusan sekjen dpr ri ini berisi tentang penetapan nilai dan kelas jabatan di lingkungan sekretariat jenderal dpr ri.menetapkan perubahan nilai dan kelas jabatan di lingkungan setjen dpr ri

Laporan lima tahun DPR RI 2004-2009: mengemban amanat dan aspirasi rakyat

Buku ini mendeskripsikan, menguraikan dan menginformasikan kepada publik akan berbagai realitas dan dinamika keparlemenan dalam alur parliamentary reform policy. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat dan mengajak kita untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi DPR dalam merespon persoalan masyarakat, bagaimana DPR menganalisa permasalahan, serta …

Standar Operasional Prosedur Bagian Pelayanan Kesehatan Sekretariat Jenderal …

Buku I, memuat Undang-Undang Nomor 1 s/d 14 Tahun 2006. Buku II, memuat Undang-Undang Nomor 15 s/d 23 Tahun 2006 dan 16 rancangan undang-undang (TR).

kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Siste…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Pengantar Studi Hukum Konstitusi

Edisi

II

ISBN/ISSN

979-1305-00-5

Deskripsi Fisik

xx, 500 hlm. ; 23,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 DIC p

Menjaga etika menjamin kemuliaan: dinamika penegakan kode etik dan perilaku h…

Demi menjamin kemuliaan kekuasaan kehakiman itulah dibentuk Kode Etik dan PerilakuHakim yang mengatur prinsip-prinsip fundamental serta uraian perilaku konkret bagi seoranghakim, sebagaimana telah diadopsi masing-masing oleh Mahkamah Konstitusi danMahkamah Agung. Namun, meskipun telah diatur etika profesi bagi hakim tersebut, padapraktiknya ternyata masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap…

Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia: Falsafah, Kode Etik, dan Penegaka…

Fenomena penegak hukum yang terjerat kasus korupsi tidak sedikit. Hampir setiap tahunnya kasus yang menjerat penegak hukum ada. Indonesia merupakan negara hukum, yang seharusnya hukum menjadi panglima. Namun, hal itu hanyalah istilah belaka. Banyak penegak hukum yang terjerat kasus suap. Hakim, jaksa, advokat, bahkan sampai panitera di pengadilan pun ikut terlibat. Di tengah-tengah penegakan…

Filsafat Hukum

Filsafat Hukum mengkaji hukum dari segi hakikat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berpikir logis, kritis, dan radikal dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakikat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (begrief des rechts), gagasan-gagasan tentang tujuan hukum (geltung des recht), dan motif-motif mengapa manusia m…

Violence in Between

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-981-230-351-6

Deskripsi Fisik

viii, 298, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.625 59