JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program perlindungan dan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat miskin, yang berguna sebagai penyangga ekonomi ketika sakit. Di sisi lain, sektor informal terbukti mampu menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 58,2% (2018). Dengan karakteristik pekerja sektor informal adalah usaha skala kecil, berteknolog…
Paradigma hutan dan lahan (ekosistem) gambut yang dikategorikan sebagai lahan marjinal yang dilihat hanya dari sisi produktivitas semata jika dibandingkan dengan jenis tanah lain (mineral), harus sudah dirubah. Perubahan paradigm itu didasarkan pada fungsi srategis yang dimiliki oleh ekosistem gambut yang sangat berperan menjamin keberlangsungan mahluk hidup di permukaan Bumi ini. Fungsi strate…
Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdas…
Ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan survei ahli yang luas, Democracy for Sale menyediakan suatu analisis tentang demokrasi Indonesia yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Edward Aspinall dan Ward Berenschot memeriksa jejaring informal dan strategi-strategi politik yang membentuk akses pada kekuasaan dan privilese dalam lingkungan politik kontomporer Ind…
“Makin dalam dan pentingnya teknologi digital satu dekade terakhir dan bagaimana teknologi itu telah membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Corona yang dimulai sejak awal 2020 membuat saya tertarik untuk menyunting sebuah buku berikutnya tentang demokrasi pada era digital dan masa pandemi. Teknologi digital telah membantu hampir semua pemerintahan di dunia untuk teru…
Politik internasional merupakan konsekuensi logis dari bergulirnya praktik demokrasi elektroal, di mana sistem politik hanya mengemuka sebagai alat dalam kepemimpinan politik, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Buku ini, mencoba mereflesikan kondisi politik saat ini sekaligus menemukan jalan baru bagi politik berkelanjutan, yang menjadikan publik sebagai muara aktivitas politik.
Buku teori-teori besar dalam hukum (grand theory) ini merupakan kelanjutan dari buku dinamika teori hukum yang berisikan dasar-dasar teori hukum.
Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jikapersoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakanpemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007). Kepadatan pendudukdan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalahkependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah pendu…
Buku ini berisi kajian tentang hambatan dan tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari segi penyediaan dan penggunaan serta alternatif strategi yang ditawarkan untuk peningkatan pelayanan. Hambatan dari sisi penyedia layanan diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum, kondisi geografis wilayah serta keterbatasan tenaga kesehatan dari sisi k…
Buku Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura: sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengkaji kerangka hukum yang mengatur lembaga pembiayaan modal ventura sebagai salah satu sumber pendanaan bagi UMKM. Pembahasan mencakup konsep modal ventura, kedudukan hukum lembaga pembiayaan, hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan pelaku UMKM, serta mekanisme pe…
Melibatkan masyarakat lokal, termasuk dengan kearifan lokal yang dimilikinya, dalam pengelolaan sumber daya hutan dan laut menjadi isu yang dibahas dalam buku ini. Hal itu dimaksudkan karena pengelolaan kedua sumber daya alam selama ini menafikan keberadaan masyarakat lokal yang berada di sekitar sumber daya alam tersebut. Praktik pengelolaan sumber daya alam yang menafikan keberadaan masyaraka…
Buku ini membahas konsep ekonomi internasional, meliputi perdagangan antarnegara, neraca pembayaran, nilai tukar, kebijakan ekonomi global, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional dan hubungan antarnegara.
Buku Judicial Review: Menakar Legal Standing Anggota DPR dan DPD membahas mekanisme pengujian undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Buku ini mengkaji konsep legal standing, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta batasan konstitusional bagi anggota lembaga perwakilan dalam meng…
Buku Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian…
Sulit menemukan buku yang membahas masalah keamanan di abad ke-21, yang begitu kompleks, yang berupaya melihat jauh ke depan. Berbagai masalah keamanan yang mengancam eksistensi negara dan umat manusia, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, dengan penyebab yang beragam, muncul dewasa ini. Invasi militer, aksi militer terbatas, operasi intelijen, serangan terorisme, konflik be…
Setiap tema kajian dalam buku ini menganalisis elemen-elemen penting terkait perkembangan konsep maritim Indonesia, tantangan, dan kendala. Demikian juga berbagai peluang bagi Indonesia dalam mewujudkan kekuatan maritim Indonesia, baik sebagai hub maupun gate yang mampu mendukung dan melancarkan rute perdagangan (trade routes) dan jalur pelayaran (shipping lanes) dunia melalui perairan dan laut…
Buku Politik Hukum: Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu sampai dengan Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama mengkaji dinamika politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), relasi antara cabang kekuasaan negara, serta pembagian kewenangan antara pemerintah …
Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikk…
Buku Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat membahas pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Buku ini mengkaji prinsip-prinsip dasar pemilu, landasan konstitusional, serta peran pemilihan umum dalam menjamin partisipasi politik warga negara dan legitimasi kekuasaan. Selain itu, dibahas pula tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek hukum, ke…
Buku Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia membahas pemikiran dan gagasan konstitusional mengenai keadilan sosial sebagai fondasi negara kesejahteraan di Indonesia. Buku ini mengkaji nilai-nilai konstitusi, khususnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, serta tanggung …