The Governors and the New Federalism

Indeks

China opens its doors

Includes bibliographical references and index

Militer dalam politik kudeta dan pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-128-9

Deskripsi Fisik

xi, 299 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355.03 NOR m

Saatnya militer keluar dari kancah politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95911-3-9

Deskripsi Fisik

242 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355.03 NUR s

Kepemimpinan ABRI dalam sejarah dan perjuangannya

2 eks

Mengelola Konflik Batas Wilayah: Panduan bagi Prajuru Desa Pakraman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

119 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.003 MEN

New Developments in army weapons, tactics, organization, and equipment

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

377 hlm indx, 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355.0973 WOR n

Income Distribution Policy in Developing Countries

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8047-0925-4

Deskripsi Fisik

xvii, 346 p. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.951.9 ADE

Desa dan daerah dengan tata pemerintahannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 299 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.007.22 KAR d

Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii,109 hal : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 IND s

Ideologi Pancasila: Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8125-03-7

Deskripsi Fisik

xviii, 598 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 MUZ i - 355.010.598 ARI

Politik kota dan hak warga kota

Salah satu ciri dalam pembangunan kota Jakarta adalah terjadinya pergeseran fungsi sejumlah prasana kota yang tergolong sebagai public goods menjadi private goods. Namun, sebaliknya sangat jarang terjadi suatu private goods menjadi public goods. Pemprov, pemkot dan pengembang yang membangun perumahan di kawasan resapan air, kini belum cemas karena belum mendapat gugagatn masyarakat karena bel…

Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Ind…

Materi buku ini berkaitan dengan kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Hasil kajian yang akan dituangkan ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi atau formula system pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.

Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-433-452-9

Deskripsi Fisik

xxvii, 381 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.007 IRA t

Islam Fundamentalis dan Kegusaran Masyarakat Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8125-13-2

Deskripsi Fisik

ix + 92 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355.013.578 DYD

Asas-asas Hukum Pidana Korporasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-588-0

Deskripsi Fisik

xii, 315 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 ALI a

The Political Economy of Japan Volume 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8047-1481-9

Deskripsi Fisik

xv, 440 hlm,23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.952 Pol

Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata

Banyaknya kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum…

The political economy of Japan, volt-3

indeks

Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian

Edisi

Edisi1

ISBN/ISSN

979-421-061-7

Deskripsi Fisik

vii, 108 hlm.; 21 cm. (2 eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

352.007.22.09.598 SOE k