Sesuai dengan namanya maka isi buku ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkembang di luar Buku Kedua dan Buku Ketiga KUH Perdata. Hukum Benda dan Hukum Perikatan merupakan payung dari Hukum Harta Kekayaan. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Hukum Harta Kekayaan di Luar Buku Kedua dan Buku Ketiga KUH Perdata sangat mengesankan. Untuk masa depan perlu dipikirkan untuk menyu…
2 eks
Diilhami oleh pemikiran akan sebuah kebutuhan buku kecil praktis yang merangkum cara-cara mendiagnosis kebutuhan perubahan, merancang proposal Proyek Perubahan sekaligus tata kelola Proyek Perubahan sampai implementasi Laboratorium Kepemimpinan, penulisan buku ini berusaha menjelaskan sebagaimana beberapa agenda penting dalam judul buku ini. Buku ini merupakan pelengkap dari modul/bahan ajar ya…
Buku ini memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengnenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Kontroversi pendapat sengaja dibuat agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis…
Buku ini memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengnenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Kontroversi pendapat sengaja dibuat agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis…
Pembahasan buku ini dimulai dengan menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di Indonesia baik berupa produk hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda maupun produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, yang masih brwawasan pemakaian (use oriented). Pembahasan yang berwawasan lingkungan (environment-oriented) .
Autonomy and disintegration in Indonesia
Buku ini mecoba untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mengerti proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga ke penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.