ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini

Bagaimana sejarah? Siapa tokoh dan dalang di baliknya? Bagaimana ideologi? Darimana mereka mendapatkan dana? Bagaimana pola rekrutmen? Serta bagaimana cara melawannya? Walau kita telah mengutuknya, mungkin ISIS-isme ada di sekitar kita dan kita tak menyadarinya. Buku ini mengupas tuntas biografi organisasi teroris paling mengerikan abad ini. ISIS.

Aceh Merdeka : Dalam Perdebatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-613-126-9

Deskripsi Fisik

x,140 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.94 ACE

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3519-814

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Menggugat Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung : Penggugat Kereta Api Cepat Jakar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-61774-0-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

385 HAM m

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Hak uji materiil

Hak uji materiil atau yang dikenal dengan istilah judicial review merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antarorgan pelaksana kekuasaan negara. Bertitik tolak pada pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 j…

Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial

Pada bab awal, buku ini menyajikan konsepsi dan konteks kebijakan publik khususnya yang menyangkut isu-isu sosial dan kebijakan sosial. Tema-tema yang berkaitan dengan konsepsi pembangunan sosial dan kebijakan sosial memberi landasan kontekstual untuk memahami analisis kebijakan sosial. Bab 6 sampai Bab 10, memfokuskan lebih spesifik pada bagaimana melakukan analisis kebijakan sosial, membuat n…

Media dan Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-756-864-1

Deskripsi Fisik

xii, 200hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 PUT m

Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum

Buku ini mencoba mengajak pembaca dalam menemukan dan memahami hukum secara mendasar dan komprehensif. Buku ini akan menuntun pembaca untuk memahami hukum tidak sekadar pada produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami hukum dalam pikiran masyarakat, asal muasal hukum, tujuan hukum dan perkembangan aliran-aliran yang terdapat dalam hukum.

Budaya hukum Indonesia menghadapi globalisasi: Perlindungan rahasia dagang di…

Buku ini menguraikan dengan komprehensif riwayat rahasia dagang dari masa ke masa dan dari negara ke negara maju dan negara-negara dunia ketiga berkenan dengan hak atas kekayaan intelektual di mana salah satunya adalah mengenai rahasia dagang.Bahwa UU Rahasia Dagang nantinya akan mendapat sambutan hangat dari masyarakat industri karena mereka telah mengakui eksistensi Rahasia Dagang tersebut. N…

Kejahatan Di Bidang Perpajakan

Buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan berbeda pula.

Hukum pidana

Dalam substansi buku hukum pidana ini sudah mengandung sistemtika perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan dari bab 1 - bab xiv, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dan asas nullum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale. Terhadap kedua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kele…

Laporan reformasi birokrasi tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 131 hal. : ilus. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 LAP

Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen: Laporan Kinerj…

Buku berisi ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016. Laporan kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015-2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tema yang …

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Kajian Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Buku ini berisi mengenai gambaran umum Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berdasarkan dari 35 kab/kota mengingat penyaluran Dana Desa hanya pada kabupaten, maka objek yang dikaji dalam buku ini hanya berjumlah 29 kabupaten. Selain itu, kajian ini juga disajikan secara informatif dalam bentuk infografis dengan dilengkapi informasi dan kajian terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ter…

Implementasi prinsip kepentingan umum: Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…