Judul asli: Renegotiating boundaries; local politics in post-Suharto Indonesia
Telekomunikasi telah mengubah peradaban manusia. Transaksi perbankan secara on line, transaksi jual beli melalui internet, sekolah jarak jauh, telemedication, e-ticketing, merupakan contoh-contoh yang sekarang telah lazim dilakukan oleh masyarakat luas baik di kota besar maupun di kota kabupaten. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui telepon genggam dan perangkat komunikasi lain yang…
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan paradigma baru dalam aktivitas di cyberspace atau internet dengan karakteristiknya yang khas yang berbeda dengan dunia riil.Perkembangan tersebut juga telah mempengaruhi perkembangan kejahatan-kejahatan baru yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana siber (cybercrime) dengan karakteristik:borderless dan oleh karenanya bersifat …
Buku ini membahas hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia di samping sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata barat. Hukum adat sebagai salah satu bidang hukum rendah derajatnya dibandingkan dengan hukum yang lain. Bahkan dianggap tidak mempunyai kepastian hukum atau dinilai hukum out of date. Hukum adat adalah hukum yang hidup, hukum asli, hukum yang sangat khas…
Buku ini menyajikan analisis ilmiah dan perspektif nilai mengenai apa yang mesti dilakukan sehingga kehidupan di arena internasional bisa relevan dan bermanfaat bagi upaya manusia menyelesaikan masalah keseharian yang sangat jelas dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di arena internasional. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menunjukan cara pandang mahzab-mahzab dominan dalam Studi…
Buku ini merupakan refleksi pemikiran dari seorang Prof. Mahadi yang telah berkecimpung dalam dunia praktik dan akademisi. separoh dari karier dan separohnya lagi dihabiskan di universitas. Oleh penulisnya Prof. Dr. OK. Saidin, SH.,M.Hum, refleksi dari butir-butir pemikiran Prof . Mahadi dijelajahi melalui pendekatan multidimensional, multi disipliner, yakni melalui pendekatan folosofis, yuridi…
Buku ini berisi tentang perjanjian Penanggungan Dan perikatan tanggung menanggung
Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku ini dibuat untuk mengkaji dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak peru…
Buku ini bertujuan untuk mempelajari, memahami, menganalisis, mendiskusikan sekaligus memanifestasi pelbagai kejadian dan peristiwa politik di Indonesia dan Malaysia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan politik besar yang terjadi di dunia pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an memberikan dampak positif terhadap transformasi politik di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia
Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.
HKI adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, Namun, karena metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat.
Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.
Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
Buku ini menelaah berbagai masalah hukum berkaitan kerjasama daerah dalam perspektif hukum ekonomi. Kerjasama daerah yang terbagi dalam bentuk kerjasama antardaerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang di dalamnya meliputi kerjasama daerah dengan badan hukum privat dalam pola public private partnership, memberi kesimpulan bahwa Hukum Kerjasama Daerah berada dalam ranah Hukum Ekonomi, y…