Buku ini menguraikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa model ADR, perlunya perangkat perundang-undangan dalam proses pelembagaannya, peranan pemerintah dan lembaga penyedia jasa, kekuatan mengikat putusan lembaga ADR, dan pembaruan pengaturan mengenai
Munculnya ADR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi membawa angin segar dalam proses penyelesaian sengketa. ADR dianggap mampu menjawab paradigma kalangan bisnis dan layak ditempatkan sebagai the first resort, sedangkan pengadilan sebagai the last resort dan pressure valve. namun ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa belum memasyarakat dan melembaga di Indonesia.
Buku ini menelaah mediasi dari aspek konseptual dan struktural, serta keterampilan mediator (mediator skill). Faktor-faktor konseptual dan struktural antara lain, pengertian, persamaan dan perbedaannya dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnta, kekuatan dan kelemahan, variasi penerapannya, serta faktor-faktor budaya dan kekuatan yang mendorong mediasi dapat berlangsung. Aspe…
Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.
Laju Perkembangan teknologi yang pesat mengubah peta dan arah interaksi antar anggota masyarakat ke digitalisasi dana elektronisasi data maupun transaksi komersial. Keadaan demikian memaksa hukum untuk menyesuaikan perubahan tersebut dengan perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan didalamnya
Tragedi MEi 1998, konflik Ambon, Konflik Sambas Konflik Pontianak, Kasus Ketapang dan lain-lain telah merebak ke permukaan tanpa di sangka-sangka. Peristiwa itu selayaknya menyadarkan bahwa kita memang blom demokratis.
Buku ini memaparkan secara komprehensif aspek yuridis dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait didalamnya. Dalam buku ini, diketengahkan terlebih dahulu kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia.
KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekat manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.
Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.
Buku ini memenuhi pula tujuan didirikannya BANI pada tahun 1977, yaitu menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan mengadakan perangkat peraturan melalui arbitrase dengan mengadakan perangkat peraturan prosedur, ketentuan-ketentuan administratif, fasilitas tempat bersidang, daftar panel arbitrator, sedangkan buku ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk memb…