Hukum laut Internasional dewasa ini sangat relevan dengan kepentingan nasional negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut internasional yang bersumber dari konvensi hukum laut 1982 dan instrumen-instrumen internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di Indonesia.
A range of emerging refugee claims is beginning to challenge the boundaries of the Refugee Convention regime and question traditional distinctions between’ economic migrants’ and ‘political refugees’. This book identifies the conceptual and analytical challenges presented by claims based on socio economic deprivation, and assesses the extend to which these challenges may be overcome by …
This book offers an account of civil liberties law is designed to complement standart texts and as such is aimed at helping students who are wrestling with undergraduate or courses in civil libraries and / or human rights law. This book sets out to deal with these issues, offering a theoretical and historical as well as a legal account of the subject.
Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika pertama kali mempelajari politik konstitusional. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan historis; perbandingan politik konstitusi; dan nasionalisme dan internasionalisme.
Buku ini menjabarkan dan menganalisa berbagai prakarsa anti korupsi yang telah dijalankan oleh atau didukung oleh pemerintahan Yudhoyono. Buku ini juga mengurai berbagai prakarsa yang tercantum di dalam INstruksi Presiden No. 5 tahun 2004.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…
Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste muncul sebagai akibat logis dari kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan negara baru tersebut berjalan cukup substansial. Namun demikian, layaknya hubungan bertetangga, sejumlah persoalan tidak jarang menyebabkan friksi dan ketegangan yang secara potensial menggangu hubungan hangat me…