cetakan kesembilan
Secara mendasar buku ini mengungkap sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAk Asasi Manusia.
Buku ini merupakan Risalah Pembahasan Undang-Undang Kewarganegaan Republik Indonesia. UU ini telah mengubah secara mendasar politik hukum kewarganegaan di Indonesia yang sebelumnya bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara "orang Indonesia asli" dengan "tidak asli". Kemudian undang-undang ini diganti menjadi yang lebih aspiratif, progresif, menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan HAM.
Keparlemenan adalah sebuah fenomena sejarah yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan keadaan masyarakat negara yang bersangkutan. Parlemen dalam sebuah system politik yang demokratis termasuk dalam institusi sebuah negara, yaitu sebuah kelompok dari sejumlah institusi yang menentukan, secara langsung maupun tidak langsung, kinerja suatu system politik.
Buku Puisi tembang Jawa macapat yang dilengkapi dengan terjemahannya kedalam bahasa Indonesia ini menceritakan tentang Raden Kamandaka, putra tertua Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sebagai putra sulung ia berhak naik tahta menggantikan ayahandanya. Tetapi sayang ia masih lajang dan baru mau beristri bila telah menemukan jodoh wanita yang mirip ibundanya, baik wajah, tingkah-laku mau…
Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.
Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara secara baik. Buku ini berbeda dengan buku fiqih jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, te…
Buku ini membeberkan perihal dinamika partai politik di Indonesia. Terutama terkait sengketa antarkader di internal parpol. Perpecahan yang berlarut, nyaris tak ada ujung. Di situlah kemudian dibutuhkan peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai juru damai, guna menyatukan kembali perahu partai yang terbelah. Peran ini, tentu, bukan sebagai bentuk intervensi, tapi sebuah…