Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.
Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara secara baik. Buku ini berbeda dengan buku fiqih jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, te…
Buku ini membeberkan perihal dinamika partai politik di Indonesia. Terutama terkait sengketa antarkader di internal parpol. Perpecahan yang berlarut, nyaris tak ada ujung. Di situlah kemudian dibutuhkan peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai juru damai, guna menyatukan kembali perahu partai yang terbelah. Peran ini, tentu, bukan sebagai bentuk intervensi, tapi sebuah…
Buku ini berisi pandangan yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan sustainable development. Di samping itu, juga dapat ditemukan mengenai relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi…
Bibliografi hal. 293