Tertib politik di tengah pergeseran massa

2 eks

Identities, Affiliations, and Allegiances

Referensi dan indeks

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…

Diskursus

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5792-03-8

Deskripsi Fisik

xxiii, 452 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 MAC d

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1989 Tentang Perbankan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil da…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal-pasal…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat 10 perkara yang diajukan untuk diuji materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diajukan antara lain: 1. Pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 158 jo. Pasal 170, pasal 137, pasal 138 ayat (1), pasal 186,pasal 140-141,pasal 76, pasal 106 dan 110, pasal 108 UU Ketenagake…

Runtuhnya kekuasaan komunisme

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 290 hal.; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 LES r

Siapa sebenarnya soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-794-008-X

Deskripsi Fisik

117 hal.; 22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 JAR s

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

keputusan sekjen dpr ri ini berisi tentang penetapan nilai dan kelas jabatan di lingkungan sekretariat jenderal dpr ri.menetapkan perubahan nilai dan kelas jabatan di lingkungan setjen dpr ri

Jatuhnya Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 219 hal.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 JAT

Presidential Campaign Politics: Coalition Strategies and Citizen Response

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-256-02369-7

Deskripsi Fisik

xiii, 298 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KES p

Selamat tinggal mitos selamat datang realitas

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-433-302-6

Deskripsi Fisik

230 hal.;24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KUN s

Ilmu negara

Edisi

3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 279 Hal. : 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KUS i

Ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia

Tema besar ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia yang diusung dalam buku ini terdiri atas empat sub-tema, yaitu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan;prasyarat keharusan pembangunan ekonomi hijau;industri hijau dan faktor pendukung pengembangan; dan green agriculture dan pengembangan ekowisata. Prasyarat mendasar pembangunan ekonomi hijau adalah green bank dan green…

Tindakan yang berkaitan dengan kekuatan magis: studi terhadap budaya hukum da…

Penggunaan kekuatan magis merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat daerah tertentu penggunaan kekuatan magis, baik ilmu hitam maupun ilmu putih sangat umum digunakan. Pemda dan aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku penggunaan black magic karena sampai saat ini belum ada hukum yang dapat menjeratnya. Buku ini mengulas penelitian untuk mengetahui bag…

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Alternatif Kebijakan Untuk Merealisasikan Aspirasi Pembangunan Daerah Pilihan…

Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)