Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

keputusan sekjen dpr ri ini berisi tentang penetapan nilai dan kelas jabatan di lingkungan sekretariat jenderal dpr ri.menetapkan perubahan nilai dan kelas jabatan di lingkungan setjen dpr ri

Jatuhnya Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 219 hal.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 JAT

Presidential Campaign Politics: Coalition Strategies and Citizen Response

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-256-02369-7

Deskripsi Fisik

xiii, 298 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KES p

Selamat tinggal mitos selamat datang realitas

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-433-302-6

Deskripsi Fisik

230 hal.;24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KUN s

Ilmu negara

Edisi

3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 279 Hal. : 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KUS i

Ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia

Tema besar ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia yang diusung dalam buku ini terdiri atas empat sub-tema, yaitu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan;prasyarat keharusan pembangunan ekonomi hijau;industri hijau dan faktor pendukung pengembangan; dan green agriculture dan pengembangan ekowisata. Prasyarat mendasar pembangunan ekonomi hijau adalah green bank dan green…

Tindakan yang berkaitan dengan kekuatan magis: studi terhadap budaya hukum da…

Penggunaan kekuatan magis merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat daerah tertentu penggunaan kekuatan magis, baik ilmu hitam maupun ilmu putih sangat umum digunakan. Pemda dan aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku penggunaan black magic karena sampai saat ini belum ada hukum yang dapat menjeratnya. Buku ini mengulas penelitian untuk mengetahui bag…

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Alternatif Kebijakan Untuk Merealisasikan Aspirasi Pembangunan Daerah Pilihan…

Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)

Selayang pandang mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Masyarakat desa dalam perubahan zaman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 434 hal. : il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 HUS m

Indeks kemandirian desa: Metode, hasil, dan alokasi program pembangunan

Indeks Kemandirian Desa (IKD) merupakan data yang disusun untuk mengukur hasil pembangunan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desain IKD telah sesuai dengan hasil kajian teoritis, kebijakan dan instrumen pengumpulan data yang biasa dilakukan di Indonesia. Hasil dari pembangunan desa masa kini bisa menjadi bahan evalusi untuk perbaikan perencanaan pembangunan desa dalam…

The Indonesian ngo agenda toward the year 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 284 hal. : il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 IND

ASEAN dan AIPO dalam kawasan yang berubah

2 eks

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan.

Profil desa tertinggal Indonesia 1994

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-539-045-7

Deskripsi Fisik

xii, 268 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 PRO

Runtuhnya Gampong Di Aceh

Indonesia adalah sebuah negara yang tengah berada dalam proses transformasi sosial dan politik. Salah satu lokasi atau arena berlangsungnya transformasi sosial dan poltik itu berada di wilayah desa, atau sebutan lainnya gampong, nageri, kampung, marga dan sebagainya. Sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelekngkapan budaya asli, termasuk …

Pokok-pokok pembangunan masyarakat desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 196 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 SIA p