Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…
2 eks
Pembentukan undang-undang melalui prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Prolegnas Tahun 2010 -2014 diperlukan sebagai potret politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu t…
2 eks
Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…
2 eks
Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…
Temuan utama dalam buku ini secara lebih spesifik didedikasikan untuk berkontribusi dalam penajaman perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan efisensi ekonomi sektoral pembangunan nasional.
Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksaan tugas dan wewenang DPR RI serta hak dan kewajiban Anggota. Mengingat pentingnya pelaksaan tugas dan kewenangan fraksi DPR RI maka perlu didukung oleh anggaran dalam pelaksaan kegiatannya dan diharapkan anggaran tersebut dapat dike…