Era reformasi yang ditandai terbukanya koridor aspirasi politik dengan semakin banyaknya kontestan partaipeserta pemilu, mengharuskan partai politik untuk terus giat mendekatkan diri kepad kepentingan rakyat. Hal yang sama juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan dimana elite politiknya di tuntut mampu berpartai dengan pola-pola baru yang lebih mendekatkan diri pada kepentingan rakyat. Dala…
Buku ini merupakan kumpulan sebagian materi perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum yang menjadi bahan pemikiran, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi kelangkaan tulisan metodologi penelitian hukum, antara lain; menggalakkan penulisan tentang metodologi penelitian hukum, mengembangkan focus group tentang penelitian hukum, dan lebih menyempurnakan kurikulum metodologi pene…
Buku ini mengulas topik-topik seperti "Memahami dimensi dan dinamika layanan", "Merancang dan menyampaikan layanan", "Mengukur dan mengelola kualitas layanan", "Menyelaraskan permintaan dan penawaran layanan", dan "Mengelola dan mengukur kepuasan pelanggan". Oleh karena itu, buku ini relevan dan bermanfaat sebagai acuan bagi para praktisi dan akademisi yang menyadari pentingnya upaya membangun …
Buku ini mengulas tentang perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk tertulis, untuk kepentingan administrasi perusahaan dan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Penyelesaian sengketa utang piutang dapat dilakukan melalui pengadilan, sedangkan perjanjian berklausul arbitrase pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa utang piutang.
Tulisan ini mengupas secara arif signifikasi sebuah kajian sosiologis terhadap hukum; untuk memahami makna keterkaitan dialektis (keringnya dialog) antara hukum dan masyarakat "realitas genuine" sebagai "tabel hidup" hukum yang berakar pihak dimasyarakat. Buku ini sangat mudah dipahami dan diharapkan menjadi entry point terutama bagi masyarakat yang sedang memprogramkan mata kuliah sosiologi hu…
Buku ini berisi tentang fungsi dan kewenangan DPD dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mencoba memberikan solusi melalui amandemen kelima karena titik lemah DPD ada pada konstitusi bukan pada undang-undang organiknya. Keberadaan DPD telah mebangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan ditingkat nasional namun harapan …
Buku ini sangat menarik karena merupakan salah satu dari sangat sedikit karya ilmiah yang mengidentifikasi perpolitikan Indonesia pasca Reformasi 1998 dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penulis menguraikan kemunculan Neopatrimonialisme yang dilahirkan oleh kooptasi kekuasaan oleh elit-elit politik yang korup kedalam sistem demokrasi.
Salah satu tugas hukum hukum, khsususnya dibidang ekonomi adalah menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan diantara konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Buku ini menyajikan beberapa substansi dari living law hukum kartu kredit dan perlindungan konsumen yang meliputi pembayaran dengan kartu kredit, hukum kartu kredit, penyelesaian konflik, kartu kredit dalam hukum perlindungan …
Buku ini merupakan kumpulan dari sebagian makalah, artikel, dan tulisan-tulisan Penulis dan Putusan. Beberapa tulisan yang dimuat dalam buku ini merupakan tulisan Penulis yang dibuat disela-sela kesibukan baik masih menjadi Hakim Agung, Ketua Kamar TUN MA, maupun saat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IKAHI.
Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…
Inflasi Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dewasa ini, temuan Kementerian Keuangan pada tahun 2009, dari 14.000 Perda, terdapat lebih dari 4000 Perda bermasalah dan dicabut. Dari hasil evaluasi Perda yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibatalkan 1800 Perda. Pemerintah melalui Kemendagri, dalam rentang waktu 2002-2009 telah membatalkan sebanyak 1878 Perda. Tahun 2010, Kemendagri telah…
Buku ini mencari jawaban atas hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur tergolong barang publik (public goods), sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat. Di samping manfaat, akan ada konsekuensi dan bahkan pengorbanan yang dipikul anggota masyarakat setiap kali pilihan dibuat. Permasalahan pembangunan infrastruktur p…
Era globalisasi yang ditandai menipisnya batas-batas negara, plus pesatnya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi menyebabkan kemampuan berdiplomasi diperlukan semakin banyak kalangan. Perkembangan terkini memunculkan istilah "berdiplomasi publik", yang ditandai keterlibatkan publik yang semakin luas sehingga dimungkinkan aktivitas "diplomasi tanpa diplomat" atau "diplomasi virtual"…
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.Buku ini terdiri dari 7 bab yang membahas secara lugas diantaranya tentang lembaga pembiyaan,modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang,pembiayaan konsumen, kartu kredit, pembiayaan proyek.
Bagian pertama buku ini menjelaskan persepsi GMNI tentang Indonesia dan keindonesiaan yang menjadi dasar dari kesadaran ideologi Marhaenisme. Bagian kedua mengupas kelahiran dan perkembangan GMNI dengan segala kondisi yang melingkupi, baik pada skala mikr