/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and (sb.call_number LIKE :callnumber)" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and (sb.call_number LIKE :callnumber) order by sb.last_update desc limit 20 offset 3420" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":callnumber" => "3%" ]
Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…
Buku yang tersaji di hadapan pembaca ini, berisi tulisan tentang bagaimana politik hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah narkotika. Disamping membahas tentang latar belakang politik hukum dalam membentuk UU narkotika juga membahas pengalaman berbagai negara dalam menanggulangi masalah narkotika dan penegakan hukum terhadap perkara narkotika
Buku ini sangat menarik untuk dibaca dalam memahami konsep pemikiran tentang bagaimana pembaharuan hukum nasional Indonesia di era industri 4.0 dan era globalisasi ekonomi berorientasi cita hukum bangsa Indonesia, bagaimana akomodasi budaya huku kedalaman pendidikan hukum berkebudayaan era 4.0 di Indonesia.
Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.
Buku ini menyuguhkan perspektif lain terkait pemenuhan hak a quo pada salah satu kelompol rentan. Buku ini juga berisi data, perbandingan beberapa negara baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, serta diperkaya kasus-kasus hukum yang telah diputus dari beberapa negara. Buku ini menyasar akademisi dan pemerhati HAM khususnya yang tertarik permasalahan seputar penegakan hak anak.
Buku ini menguraikan tentang privatisasi sebagai bentuk kepemilikan saham Badan Usaha Milik negara (BUMN) oleh publik yang mempengaruhi kedudukan BUMN sebagai perusahaan negara yang memiliki kekayaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kedudukannya yang memiliki hak monopoli.
Buku ini membahas tentang pasang surut pembatasan dan pembedaan hak pilih dalam pemilihan umum yang terdapat dalam regulasi-regulasi pemilu yang ada. Dimulai dari regulasi pemilu yang digunakan untuk Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama hingga regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…
Buku ini membahas tentang teori dan program literasi. Pembahasan ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pentingnya literasi, teori literasi, dan program literasi. Pentingnya literasi berkaitan dengan literasi sebagai hak setiap individu dan manfaat literasi dalam pengembangan pribadi dan dalam bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kajian teori literasi yang dibahas mencaku…
Buku ini mengajak untuk memahami secara komprehensif interaksi hukum negara dengan hukum adat, khususnya apakah hukum negara mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat? apakah pengakuan tersebut murni, hakiki, dan utuh (genuine) atau pengakuan yang semu (pseudo)? apa implikasi hukum dari pengakuan hukum negara yang seperti itu? dan bagaimana semestinya hukum negara memberi pengakuan t…
Buku ini membantu pembaca untuk memahami aspek hukum asuransi sebagai perjanjian dan lembaga transfer of risk yang bertambah fungsi menjadi lembaga investasi. Kupasan buku ini diawali dengan uraian lembaga asuransi yang selanjutnya mengupas tentang konsep investasi. Buku ini menyajikan teori hukum yang mendukung terjadinya pergeseran fungsi lembaga perasuransian menjadi investasi tersebut, di a…
Dunia tengah dilanda keresahan global. Sepanjang 2019, gelombang protes sosial menghantam banyak negara. Menghempas kawasan Asia, Afrika, Eropa hingga Amerika Latin. Di sana, aktivisme media sosial, unjuk rasa, pemogokan, bentrokan demonstran dan aparat hingga kerusuhan menerjang bak tsunami.Ini merupakan protes massal terbesar sejak era Kejatuhan Bangsa-Bangsa (Autumn of Nations), sejak bubarn…
Buku ini membahas mengenai definisi partai, sejarah partai politik, dasar hukum pengaturan partai politik, asas partai politik, ideologi partai politik, fungsi partai politik, tujuan partai politik, sistem kepartaian, pengaturan hukum pembubaran partai politik, sembilan tesis partai politik menurut Thomas Meyer. Ada 10 pokok pembahasan yang dapat menjadi rujukan bagi para pengajar, peneliti dan…
Buku ini membahas tentang struktur dan fungsi perekonomian secara menyeluruh, analisis makroekonomi dalam keberhasilan suatu perekono- mian akan cenderung memandang konsumen atau rumah tangga sebagai unit dan perusahaan sebagai sektor bisnis, pelaku di sektor publik, baik di tingkat lokal maupun pusat. Besaran-besaran yang diperhatikan pun meliputi output nasional, pengeluaran konsumsi dan inve…
Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk memilih seorang pemimpin. Sebagai warga negara, semua orang yang sudah memenuhi syarat berhak mendapatkan hak memilih, salah satu syarat tersebut yaitu sudah cukup umur dan memiliki kartu tanda penduduk. Hak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan bagian pent…
Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu mata kuliah pokok yang menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum dalam segi tujuan hukum itu sendiri. Buku ini merupakan pengembangan dari Buku Ajar Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Buku ini terdiri dari 7 bab di mana melampirkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia. Pada Bab I mengenai Istilah dan Penge…
Buku ini ditulis untuk melengkapi literatur buku-buku praktik pajak elektronik yang minim dijual di toko-toko buku, dan merupakan buku pertama yang membahas praktik perpajakan menggunakan pendekatan kasus secara komperehensif dan tuntas. DJP telah memulai konsep modernisasi perpajakan dengan mengeluarkan aplikasi pajak serba elektronik. Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), telah disediakan aplika…
Diskursus kajian HAM selalu menjadi topik perbincangan yang menarik di tataran global, juga di lingkup nasional. Bentuk, jenis, dan model pelanggaran HAM yang begitu dinamis dan dimungkinkan masih akan terus ada dan berkembang pada masa-masa mendatang. Wajar saja jika kajian tentang HAM dijadikan sebagai mata kuliah wajib pada hampir semua fakultas hukum dan syariah di Indonesia. Keberadaan ref…
Buku ini secara khusus membincang tentang viktimologi, suatu studi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, tidak terlalu banyak buku tentang viktimologi, dan kalaupun ada, isinya tidak begitu komprehensif mengurai elemen-elemen fundamental studi tentang korban kejahatan. Sekalipun buku ini didesain sebagai buku ajar bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan memperdalam vikt…