Rekomendasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional

Buku Rekomendasi Panja KER BKSAP ini harus dimaknai peran aktif DPR terhadap isu-isu ekonomi regional dan global. tentu saja buku tersebut sebagai bentyk pertanggung jawaban kerja kerja DPR ke rakyat Indonesia sebagai bentuk Pertanggungjaawaban Kerja-Kerja DPR ke rakyat Indonesia Sebagai Pemilik mandat.

Politik hukum pengaturan minuman berakohol di Indonesia

Buku ini mengulas secara komprehensif seluruh aspek politik hukum minuman beralkohol di Indonesia. Kajian ini mengulas secara mendalam bagaimana diskursus persoalan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum terkait minuman berakohol.

Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…

Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Buku yang merupakan kumpulan tulisan ini berusaha memberikan gambaran mengenai kondisi pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas saat ini dan kondisi ideal ke depan, sehingga diharapkan pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas di masa mendatang akan lebih baik lagi, sekaligus sebagai bahan masukan bagi DPR RI khususnya Komisi VIII dalam menjalankan salah satu fu…

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Evaluasi : Undang-undang bidang perindustrian, perdagangan, investasi, keuang…

penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa hasil evaluasi berupa peluang dan tantangan, kajian yuridis undang-undang bidang perindustrian, perdagangan, keuangan, investasi, pertanian dan ketenagakerjaan, serta Solusi dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat dipergunakan Dewan dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, juga dal…

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perli…

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Birokrasi dan perubahan sosial politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979905205X

Deskripsi Fisik

x, 144 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350.532 BIR

Perdagangan orang: pencegahan,penanganan, dan perlindungan korban

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang …

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Posisi Birokrasi dalam Persaingan Politik Pemilukada

Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…

Sistem Politik Indonesia Perubahan dan Keberlanjutan Kelembagaan Negara

Fokus serta analisis pembahasan yang diuraikan dalam tulisan di buku ini merujuk kepada azas legal konstitusional dalam melihat perubahan kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945 serta mengaitkan atau membandingkannya dengan sebelum terjadinya perubahan UUD 1945 sehingga akan tampaklah dinamika perubahan tersebut serta dianalisis bagaimana keberlanjutannya di kemudian hari.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepar…

Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…

Mengenal Postur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBN

Untuk mencapai kesajahteraan yang diamanahkan oleh konstitusi kita tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia.Pada hakikatnya, APBN merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang dituangkan dalam bentuk angka nominalterperi…

Pembangunan kesejahteraan rakyat : tinjauan terhadap dua tahun pemerintahan S…

Buku ini merupakan tinjauan dan analisis yang mendalam terhadap Buku laporan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK, yang diterbitkan oleh Bappenas. Buku Ini menyoroti tentang isu-isu yang aktual dalam bidang kesejahteraan rakyat, yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami gejala dan fakta empirik mengenai permasasahan sosial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan diha…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a