Komentar Peristiwa Ekonomi 1975 - 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-709-084-1

Deskripsi Fisik

xii, 366 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.072 ADI k

Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 2

Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah Itu Jauh Meningkat dibandingkan perkara pada pemilu 2004, sebanyak 478 perkara. Daro 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar ditangani oleh O.C. Kaligis.

Hak milik industri: Pengaturan dan praktik di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-450-644-8

Deskripsi Fisik

x, 364 hal. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 MAR h

Hukum dalam Ekonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-732-976-3

Deskripsi Fisik

xxxvi, 165 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SAR h

Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-327-4

Deskripsi Fisik

viii, 220 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 SUP s

Hukum anggaran negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-9569186

Deskripsi Fisik

viii, 185 hal. ; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SIn h

Hukum Harta Perkawinan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-572-6

Deskripsi Fisik

xiv, 336 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 SAT h

Globalisasi adalah mitos

Buku ini mengenyampingkan pendapat yang mengagung-agungkan globalisasi di dunia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam buku ini, penulis mengatakan bahwa globalisasi hanyalah mitos. Dia beralasan, 1. Tatanan ekonomi dunia sekarang tidak lebih terbuka dibanding ekonomi dunia di akhir abad 18 dan awal abad 19, 2. Jarang ditemukan adanya perusahaan transnasional (TNC) murni, 3. Ketidakserimbangan …

Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Agama dan Hukum Perkawinan Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 375 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 RAM

Aspek Hukum dalam Ekonomi Global

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-403-3

Deskripsi Fisik

231 hal. :il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SUH a

tentang hukum perkawinan di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 PRI

Aspek hukum periklanan dalam perspektif perlindungan konsumen

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-911-X

Deskripsi Fisik

x, 142 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SIM a

Krisis Legitimasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-9440-71-8

Deskripsi Fisik

ix, 378 Hal. 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.011 HAB k - 330 HAB k

Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 103 hlm. ; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 DJU

Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-450-237-5

Deskripsi Fisik

223 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SUM a

hukum kekeluargaan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 402 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.015 SUD h

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Buku ini membahas tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masalah-masalah yang terkait langsung atau yidak langsung juga dibahas pada buku ini.

Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembo…

Pada saat naskah buku ini ditulis kurang lebih 7 tahun yang lalu pada waktu itu Pengadilan berpandangan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung ditolak oleh Pengadilan

Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…

Hukum pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.