Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang …
Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.
Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…
Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…
Fokus serta analisis pembahasan yang diuraikan dalam tulisan di buku ini merujuk kepada azas legal konstitusional dalam melihat perubahan kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945 serta mengaitkan atau membandingkannya dengan sebelum terjadinya perubahan UUD 1945 sehingga akan tampaklah dinamika perubahan tersebut serta dianalisis bagaimana keberlanjutannya di kemudian hari.
Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…
Untuk mencapai kesajahteraan yang diamanahkan oleh konstitusi kita tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia.Pada hakikatnya, APBN merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang dituangkan dalam bentuk angka nominalterperi…
Buku ini merupakan tinjauan dan analisis yang mendalam terhadap Buku laporan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK, yang diterbitkan oleh Bappenas. Buku Ini menyoroti tentang isu-isu yang aktual dalam bidang kesejahteraan rakyat, yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami gejala dan fakta empirik mengenai permasasahan sosial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan diha…
data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…
Buku ini berisikan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang memberi aturan serta batasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata lintas negara;bagaimana memperlakukan tawanan perang,kaidah-kaidah untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan,objek mana saja yang boleh dijadikan sasaran tempur,aksi diplomasi dalam konflik bersenjata dan perlindungannya,mekanisme penyelesaian konflik,…
Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…
Secara sistematis dan kritis, penulis memaparkan kondisi riilmengenai kondisi dan permasalahan penyelenggaraan penyiaran publiksaat ini. Penulis selanjutnya memberikan gagasan tentang peleburan RRIdan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yangperintah untuk membuat rancangan undang-undang telah termuat dalamProgram Legislasi Nasional 2014-2019. Penulis juga …
Buku ini merupakan hasil penelitian dan analisis lebih mendalam oleh Tim Politik Dalam Negeri perihal Pemilukada di Kota Dumai serta Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan data dan informasi terkait industri pangan yang diperoleh dan disarikan dari Kementerian Pertanian, Biro Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.
Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …
Pemanasan dan perubahan iklim global menimbulkan dampak yang hebat di berbagai belahan dunia. Di banyak tempat atau negara, pemanasan dan perubahan iklim global telah diantisipasi karena membawa implikasi buruk di berbagai sektor. Bentuk kerugian yang dihadapi oleh negara tidak kecil, baik dihitung secara ekonomis yang pada akhirnya akan merugikan stabilitas sebuah negara dan eksistensinya di m…
Sebagai sebuah antologi, buku ini berisi tulisan dari beberapa penulis yang mencakup berbagai topik diantaranya: Agenda reformasi politik, Media massa dan kebohongan publik di Indonesia pada era reformasi, Liputan media massa mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan politik, Aktualisasi good governance melalui kebebasan mendapatkan informasi publik, DPD dalam sistem keparlemenan di Indo…
pada praktiknya penyusunan LAKIP mengalami kendala dalam pendataaan target dan hasil kinerja. teruama saat terjadi mutasi pejabat dan pegawai yang berwenang dalam menyusun indikator konerja di unit kerja yang bersangkutan. unit kerja mengalami kesulitan dalam menerjemahkan target kinerja yang telah disusun. bedasarkan hal tersebut maka perlu disusun kamus indikator yang berfungsi sebagai penje…