Buku ini hadir untuk membantu para mahasiswa dalam memahami ruang lingkup bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah difahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan diputuskan oleh suatu negara akan berdampak secara langsung maupun tak langsung kepada negara tersebut. Apakah keputusan tersebut membawa angin perubahan yang positif atau negatif itu tergantung keputusan yang diambil. Dan bisa saja suatu negara mencontoh kebijakan negara lain yang telah berhasil dijalankan untuk diterapkan di negaranya. Buku ini terdi…
Buku ini berisi informasi penting tentang virus corona baru 2019. Berbagai topik penting telah dimasukkan dalam buku ini agar pemahaman menjadi menyeluruh. Topik tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk aliran informasi yang kuat dalam pikiran pembaca sekalian. penyusunan buku ini juga telah memperhatikan kebahasaan agar mudah dipahami oleh orang yang awam tentang dunia virus. …
Disertasi ini membahas proses legislasi RUU BPJS di DPR RI. RUU BPJS terlambat dibahas, karena Pemerintah kurang respon dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional. Alasannya, 4 BUMN harus melakukan transformasi menjadi BPJS sesuai UU SJSN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses legislasi RUU BPJS dan merancang pola legislasi yang lebih baik u…
Buku ini memaparkan mengenai Kebijakan Pemberlakuan Kurikulum, Belajar dan Pembelajaran, Standar Proses Pendidikan, Kurikulum 2013, Kurikulum Terpadu, Konsep dan Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu, Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu , Strategi dan Pendekatan Pembelajaran Tematik Terpadu, Implikasi Pembelajaran Tematik Terpadu, Pendekatan Saintifik, Penilaian Autentik, dan Pelapora…
Berbeda dengan dua buku pertamanya, Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia (2015) dan Mengawal Penegak Demokrasi: Di Balik Tata Kelola Bawaslu RI dan DKPP (2016). Pada buku keempat ini, penulis yang juga Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tidak lagi mengangkat aktivitas pengawasan pemilu maupun pengalaman panjangnya dalam mengawal eksistensi dan tata kelo…
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami pemilu secara umum
Buku ini mengulas secara mendalam pola-pola konsentrasi-dekonsentrasi kuasa kepartaian yang terekam dalam sejarah kemunculan dan dinamika politik seluruh partai politik di negeri ini sejak berlangsungnya era liberalisasi politik 1999.
Buku ini membahas karakteristik jabatan notaris di Indonesia yang mengkaji tentang sejarah kemunculan notaris di dunia hingga kemudian masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya verenigde Oost Indische Compagnie
Buku ini mengupas secara mudah dan lugas untuk dapat memahami peran advokat dalam sistem hukum nasional, buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berikut penjelasannya
Dalam rangka ulang tahun mahkamah konstitusi yang ke-16 ditengah kesibukan penanganan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, sejumlah pegawai MK menuangkan pemikiran dan gagasannya dalam kumpulan artikel yang kemudian dibukukan sebagai persembahan dihari lahir MK
Uraian mengenai dinamika perkembangan dan kewenangan pengadilan agama dalam buku ini dipaparkan dengan alur yang runut dan bahasa yang sederhana sehingga akan memudahkan pembaca, baik praktisi hukum maupun mahasiswa fakultas hukum sebagai bahan panduan dalam mempelajari hukum acara peradilan agama
Dalam kumpulan karangan para guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini, pembaca akan menemukan berbagai tulisan yang menunjukan hakikat ilmu pengetahuan budaya.
Deforestasi berimplikasi ekonomi, ekologis dan sosial bagi masyarakat khususnya bagi yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tantangan untuk mengangkat komunitas masyarakat marginal tersebut harus disikapi dengan kebijakan aksi afirmatif oleh pemerintah dan stakeholder lainnya.