Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penangan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada gerakan membunuh KPK. adakah usaha mereka untuk meleyapkan KPK akan berhasil?. Buku ini juga memaparkan proses pengadilan tindak pidana korupsi terhadap beberapa pejabat dan anggota DPR yang terlibat k…
Sistematika uraian dalam buku ajar ini dituliskan sesuai jumlah pertemuan dalam perkuliahan yaitu 14 pertemuan. Jumlah pertemuan tersebut di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Uraian dimulai dengan sejarah diplomasi yang bertujuan mendekatkan mahasiswa pada peristiwa masa lampau yang justru menentukan norma dan peristiwa saat ini dan masa depan nanti. Sejarah berikutnya berkai…
Buku ini merupakan bunga rampai yang menguraikan pandangan penulis terhadap problematika pemerintah daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saat ini. Untuk iti, materi yang diangkat dalam bahasan buku ini behubungan dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999.
Kesadaran akan HAM memang memerlukan bukan sekedar kampanye publik, tetapi memerlukan sistem peneneman nilai sejak dini. Yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukan pelajaran HAM sebagai salah satu mata pelajaran inti.
Buku “Restorasi Parlemen” ini berisi refleksi tahunan Kinerja Anggota DPR RI Fraksi NasDem secara internal, namun pada dimensi yang lain, informasi yang terkandung di dalam buku ini justru merupakan sebuah terobosan yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya transparansi pertanggungjawaban segenap anggota Fraksi Nasdem kepada publik selaku wakil rakyat tentang berbagai hal yang dikerj…
Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…
Buku ini pada mulanya berupa disertasi yang berjudul kewenangan mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dari perspektif negara hukum yang demokratis yang telah dipertahankan di depan sidang terbuka senat dan penguji guru besar pada program pascasarjana unpad tanggal 12 maret 2007 lalu dengan wibawa tim promotor. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dilatarbelakangi adan…
Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut sesuai dengan aspirasi.
Di Indonesia sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogyanya menjadi ruh hukum bagi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan juga hub…