Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-404-176-9

Deskripsi Fisik

263 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.33 SUR h

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Edisi

Edisi Revisi

ISBN/ISSN

979-428-219-7

Deskripsi Fisik

xvi, 365 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.060 26 DJA h

Isu keamanan antara Indonesia dan Timor Leste

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste muncul sebagai akibat logis dari kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan negara baru tersebut berjalan cukup substansial. Namun demikian, layaknya hubungan bertetangga, sejumlah persoalan tidak jarang menyebabkan friksi dan ketegangan yang secara potensial menggangu hubungan hangat me…

Peraturan Pegawai Negeri Sipil Dalam Era Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 222 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 PER

Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-071-034-4

Deskripsi Fisik

viii, 712 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 POK

Hukum Administrasi Kepegawaian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 216 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 Pra h

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-419-1

Deskripsi Fisik

viii, 177 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 STE m

Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandem…

Buku ini menyajikan sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dan elemen yuridis yang menyertainya serta lembaga yang menyelenggarakan.

Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8231-67-8

Deskripsi Fisik

xxxvii, 315 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.26 ABD k

Tindak Pidana Pemilu

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-085-4

Deskripsi Fisik

viii, 352 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 SAN t

Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99874-0-7

Deskripsi Fisik

xii, 220 hlm. : il. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 MEN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …

Prospek PTUN sebagai pranata penyelesaian sengketa administrasi di indonesia

PTUN adalah pengadilan administrasi negara. PTUN lahir dan mulai bekerja melayani masyarakat pencari keadilan sejak tanggal 14 Januari 1991. PTUN adlah pengadilan yang termuda di antara 4 (empat) lingkungan peradilan (pengadilan negari; pengadilan militer; pengadilan agama; dan pengadilan tata usaha negara). Buku ini sangat bagus silahkan untuk di baca oke.

Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8109-83-8

Deskripsi Fisik

vii, 81 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 STE p

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif

Edisi

Cet ke-4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 254 Hal, : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06, SUN p

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia(Hapertun Indonesia)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-53-5

Deskripsi Fisik

x, 299 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Tja h

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Manajemen Pemerintahan Federal: Perspektif Indonesia Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8128-67-7

Deskripsi Fisik

xiv, 110 hal : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.042 RUD m

American Shadow Government: Pemerintah Bayangan Amerika

judul asli:American shadow government