Tindak Pidana Pemilu

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-085-4

Deskripsi Fisik

viii, 352 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 SAN t

Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99874-0-7

Deskripsi Fisik

xii, 220 hlm. : il. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 MEN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …

Prospek PTUN sebagai pranata penyelesaian sengketa administrasi di indonesia

PTUN adalah pengadilan administrasi negara. PTUN lahir dan mulai bekerja melayani masyarakat pencari keadilan sejak tanggal 14 Januari 1991. PTUN adlah pengadilan yang termuda di antara 4 (empat) lingkungan peradilan (pengadilan negari; pengadilan militer; pengadilan agama; dan pengadilan tata usaha negara). Buku ini sangat bagus silahkan untuk di baca oke.

Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8109-83-8

Deskripsi Fisik

vii, 81 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 STE p

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif

Edisi

Cet ke-4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 254 Hal, : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06, SUN p

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia(Hapertun Indonesia)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-53-5

Deskripsi Fisik

x, 299 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Tja h

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Manajemen Pemerintahan Federal: Perspektif Indonesia Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8128-67-7

Deskripsi Fisik

xiv, 110 hal : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.042 RUD m

American Shadow Government: Pemerintah Bayangan Amerika

judul asli:American shadow government

Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-24-1943-6

Deskripsi Fisik

xii, 234 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.044 TUT e

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Deskripsi Fisik

xii, 237 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 ALI h

Modul Pemantauan Parlemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,148 hal : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 MOD

Tugas dan Wewenang MPR Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

272 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 SAG t

Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ALR p

Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 354 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.06 BAS e

Parliament and the crown in the reign of mary tudor

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-19-822936-4

Deskripsi Fisik

xii,262 hal. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.4209 LOA p

Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-094-X

Deskripsi Fisik

viii, 234 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.46 KAN h

Indonesia and the Law of The sea

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8026-34-9

Deskripsi Fisik

viii, 450 hal : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.45598 JAL i

Tragedi Politik Hukum HAM

Memutus rantai politik otoriter hanya bisa jika melalui jalan penegakan HAM.Pengalaman banyak negeri membawa bukti bahwa penegakan HAM telah menancapkan episode masa depan politik yang lebih demokratis, menghormati hak dan melindungi minoritas. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia mengalami tragedi dalam upaya menembus keadilan.